Sistem Pelayanan Publik di Era Industri 4.0 Menuju 5.0 (Bagian-1)

  • Share

Oleh Chryshnanda DL

 

 

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi disegala bidang dituntut untuk mereformasi bagian atau bidangnya masing –masing . Demikian halnya denagan kepolisian negara RI ( Polri ) juga dituntut untuk mereformasi organisasinya dalam makalah ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan pelayanan Polri (di bidang keamanan ketertiban masyarakat / Kamtibmas )  sebagai bagian dari administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Menurut Prof DR azhar Kasim :” sekarang ini sifat hakikat pekerjaan dan organisasi di sektor modern mulai berubah.Pekerjaan mulai berubah menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan (knoledge based works ) dan kebutuhan sumberdaya manusia juga berubah ke arah pekerja yang berpengetahuan ( knowledge workers ) , karena itu pekerjaan yang bersifat rutin (meanigless repetitive task ) mulai digaji dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (innovation and caring ).Ketrampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi dengan keahlian ganda. Disamping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (team work ).”

Pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya yang berjudul Reinventing government mengupayakan peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi karena pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah .Pada organisasi Polri pun harus disadari bahwa Polri itu milik masyarakat dan harus melayani masyarakat bukan dilayani dengan demikian maka dituntut  bisa memenuhi apa yang menjadi harapan daripada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan yang berkaitan dengan kamtibmas .Yang terjadi sekarang ini kadang justru sebaliknya dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menimbulkan citra negatif bagi Polri.

Untuk merubah citra Polri yang Negatif dimata masyarakat polri harus melaksanakan reformasi dalam organisasi Polri atau memperbaiki sistem dalam melayani rakyat/masyarakat. Polri mau membuka diri untuk mendapatkan kritik ataupun saran guna memperbaiki dirinya ataupun dapat memberdayakan potensi masyarakat yang ada untuk membantu /berperan serta bersama sama dalam memberikan pelayanan yang Prima.

Dalam rangka memperbaiki sistem untuk mewujudkan pelayanan prima  Polri  kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain :” Polri dapat juga sebagi penggerak atau memotifasi masyarakat untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Disamping itu Polri juga mampu melihat dan mengantisipasi keadaan pada masa mendatang  yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas serta dapat mencegah ataupun ,menaggulanginya.

Tantangan tugas yang dihadapi Polri untuk masa yang akan datang adalah makin rumit dan komplek seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi.yang dipersoalkan adalah dampak terhadap segala kehidupan manusia(masyarakat ). Pendapat Roland Roberton ( Jurnal Litbang Polri No I /1999 )mengatakan bahwa :”globalization is concept refers both to the compresation of the world and the inttensification of consiousnessof the world”.Dari hal tersebut bentuk ancaman yang dihadapi masa sepuluh tahun yang akan datang adalah :

  1. Pola kriminalitas yang terorganisir.
  2. Pola kriminalitas internasional yang terorganisir.
  3. Pola kriminalitas yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya kejahatan komputer melalui internet, pemalsuan kartu kredit, ATM dsb ).
  4. Pola kriminalitas yang menggunakan /memanfaatkan tingkah laku massa dalam melancarkan aksi-aksinya terutama dikota-kota besar.
  5. Pola kriminalitas dengan menggunakan cara teror sebagai salah satu modus operandi, misalnya penelpon gelap, isu/peledakan bom pada tempat ibadah atau tempat yang banyak dikunjungi orang seperti yang terjadi di Medan 28 dan 29 Juni 2000 .
  6. Ancaman gerakan gangguan pengacau keamanan maupun pola kriminalitas lainnya.

Menghadapi berbagai tantangan tugas yang terjadi akhir-akhir ini banyak memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi d(ilpengtekl) penerapan pengorganisasian yang profesional serta berdampak luas atau membahayakan/merugikan banyak orang atau bahkan dapat menghancurkan /merusak perekonomian atau tata kehidupan masyarakat. Maka Polri dalam hal ini harus meningkatkan dan membangun image Polri melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga Polri dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.Wujud kepuasan ini dapat diidentifikasikan melalui lima dimensi (Zeimthaan Alviani ,1998, dalam jurnal Litbang Polri no 2, 1999: 3 ) meliputi :

  1. Kebutuhan masyarakat yang berfokus pada penampilan rencana dan program kegiatan mencakup fasilitas fisik
  2. Pemenuhan konsepsi/pernyataan dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang telah diagendakan akan segera dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.
  3. Pemberian pelayanan secara cepat dan tanggap.
  4. Kepastian kepada masyarakat yang mencakup kemampuan setiap personil ,sikap dan kepribadian setiap personil ,bebas dari keraguan pada penyelesaian setiap kasus yang ditangani.
  5. Kemudahan dalam melakukan komunikasi dan pemahaaman yang baik dari setiap petugas Polri terhadap kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa Gap yang menyebabkan perbedaan persepsi mengenai kualitas pelayanan (ibid )antara lain :

  • Gap persepsi manajemen ,yaitu adanya perbedaan nilai pelayanan menurut pengguna jasa , masyarakat dengan Manajemen .antara lain dikarenakan : “sistem komunikasi manajemen atas bawah ,kurang interaksi antara pihak manajemen Polri dengan masyarakat dan terlalu banyaknya tingkatan/strata manajemen sehingga menambah panjang birokrasi.
  • Gap spesifikasi kualitas ,yaitu kesenjkangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan penyerahan hasil pelayanan dengan penyerahan hasil pelayanan . misalnya menurut antara yang berlaku polisi bila mendapat laporan mengenai adanya tindak kejahatan maka seharusnya ia langsung ke lapangan /lokasi untuk menangani namun kenyataannya ia harus melakukan proses administrasi terlebih dahulu sehingga kedatangannya di Tempat Kejadian Perkara (TKP ) menjadi terlambat.

Administrasi Kepolisian adalah merupakan bagian dari administrasi negara. Dalam hal ini adalah Administrasi negara yang mencakup semua proses organisasi dan individu yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan  perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif ,eksekutif dan peradilan,termasuk kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan (Kasim Azhar: 1998: 5). (bersambung)

 784 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *