Close

 

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM: Untuk mengcounter lembaga-lembaga survei yang dianggap menayangkan hasil Quick Count (Qc) yang tidak credible dan tidak akuntable,BPN merilis perolehan suara Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno berdasarkan C1 dari 810.329 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia di Hotel Sahid Jakarta Selasa 14/05/19

Alhasil,Prabowo memperoleh suara 54,24%,sedangkan pasangan Joko widodo Ma’ruf Amin hanya memperoleh suara 44,14% selisih suara tidak sah 1,62%.Prabowo unggul di 444.976 TPS dari total jumlah  TPS 810.329 yakni 54,91%,tentu hasil real count BPN ini sangat berbeda dengan hasil Qc dan real count KPU melalui Situng KPU yang ditayangkan secara online.

Namun,menilik proses dan data yang yang dijadikan basis rekapitulasi penghitungan suara Pilpres,BPN memiliki data yang lebih akurat dari KPU,BPN menggunakan basis data C1 yang dibawa oleh relawan,saksi dan satgas BPN yang tersebar di seluruh TPS,sehingga data BPN real and clean,berbeda dengan KPU yang menggunakan data seadanya alias tidak clean dan tidak valid dalam melakukan rekapitulasi melalui situng.

Wajar saja jika hasil situng KPU banyak dipermasalahkan oleh publik, kalangan akademisi mahupun dari pihak relawan 02 serta BPN,bahkan,guna melampiaskan kekecewaannya terhadap buruknya kinerja KPU,data C1 berseliweran ramai-ramai diupload di medsos oleh para relawan demgan narasi-narasi yang menggambarkan kekecewaan luarbiasa.

Human error,salah entri yang dilontarkan oleh Arief Budiman Ketua KPU di media massa dalam rangka menjawab pertanyaan publik atas kekeliruan angka perolehan suara capres tidaklah membuat publik percaya begitu saja,BPN pun tidak tinggal diam,Jum’at 10 Mei 2019,BPN melaporkan temuan-temuan kecurangan penyelenggaraan pemilu dan proses input data yang disinyalir tak sesuai C1.

Gelar perkarapun dilakukan Bawaslu guna merespons laporan BPN dengan mendengarkan pendapat ahli tata negara Prof. Margarito,Margaritopun heran dengan KPU yang melakukan situng namun tidak sebagai hasil sah suara pemilu,hal ini dinilai sebuah tindakan yang tidak rasional dan buang buang waktu.

Kini publik berharap,KPU dan Bawaslu melakukan penghitungan suara dengan jujur,transfaran dan akuntable,jangan biarkan Distrust masyarakat terhadap KPU menjadi bola liar yang memancing konflik berkepanjangan,tindakan refresif penegak hukum terhadap para tokoh yang menyuarakan keadilan dan kejujuran KPU tidak akan meredam kekecewaan masyarakat terhadap buruknya kinerja KPU.

Sejatinya KPU dibentuk sebagai penyelenggara pemilu yang profesional,netral,transfaran dan akuntable,namun pada kenyataannya KPU justru mempertontonkan ketidakprofesionalannya dengan salah input,salah data dan human error,sehingga pemegang kedaulatanpun marah karena merasa suaranya dirampas untuk kepentingan kekuasaan.

Situasi politik pasca pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya,kalngan aktivis,ormas dan Ulama siap mengkawal perolehan suara Prabowo berdasarkan real count BPN,”Kami tidak percaya lagi dengan KPU,kami mengendus adanya indikasi kecurangan,oleh karena itu Kami siap kawal suara rakyat,” ungkap Jaka Koboy,Ketua Gerakan Bagimu Negeri Selasa(14/05/19). (darsani)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!