Close

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM:Demokrasi di Indonesia telah memasuki tahun ke-20 pasca reformasi. Di usia yang tak lagi muda ini, wajar jika kita berharap demokrasi akan tumbuh secara lebih baik. Namun, sayangnya kualitas demokrasi kita justru mengalami kemunduran.

Menurut laporan The Economist Intelligence Unit yang meneliti tingkat kebebasan di 167 negara, rangking demokrasi Indonesia turun 20 peringkat dari posisi 48 ke peringkat 68.

KH. As’ad Said Ali, mantan wakil BIN (Badan intelijen Negara).pada era Presiden alm Gusdur,Megawati,SBY. dan wakil PBNU mangatakan, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri. Kita pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia.

“Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja yang tidak copy paste dari Barat. Kalau kita mengedepankan musyawarah mufakat, itu lebih baik dari ipada harus melakukan voting yang menimbulkan luka bagi yang kalah dan jumawa bagi yang menang,” tegasnya.di Jakarta Selasa,9/4/19.kepada media.

Dengan kebersamaan dan saling menghargai pemimpin harus memberi pelayanan tanpa diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas. Bukan seperti demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas,” ucapnya.

Waktu awak media menyinggung gerakan populisme, Dia berkomentar, “Timbulnya faham populisme, politik identitas dan sektarianisme di tanah air dan di sejumlah negara akhir-akhir ini perlu diantisipasi karena bisa merusak semangat keberagaman di Indonesia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.

“Segenap komponen bangsa harus ikut melawan sektarianisme, populisme dan politik Identitas, sedangkan ilmuwan harus mengambil peran penting sebagai pendorong gerakan moral.

Memang  di Indonesia, upaya untuk melawan atau membendung gerakan sektarian, politik identitas atau populis sulit dilakukan di tengah pertumbuhan atau tingkat demokrasi Indonesia yang belum matang atau masih pada tahap prosedural.

Tantangan bagi Indonesia adalah: pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebab bila pemerintah tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat, maka di tengah kekecewaan masyarakat, publik akan mudah dihasut oleh aksi-aksi provokasi kaum populis, politik identitas atau sektarian.

Gerakan  sektarianisme, populisme atau politik identitas merupakan ancaman terhadap negara mana pun yang mengusung demokrasi termasuk Indonesia. Namun, KH.As’ad Said Ali berpandangan bahwa gerakan populisme dan politik indentitas yang digaungkan menjelang pilpres tidak akan menggoyahkan persatuan bangsa, karena masyarakat indonesia memillki ikatan budaya yang sangat kuat.

KH. As’ad Said Ali, berharap pilpres tahun 2019 bisa berjalan lancar,dan aman. Semua pihak harus menjaga diri dan menghormati apapun keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemenang Pilpres 2019. Menurutnya pilpres seperti sebuah pertandingan olah raga di mana para pemenangnya harus dihormati. (BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!