Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM-Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Drs Rahmad Sukendar SH MH, BPI KPNPA RI tidak akan tinggal diam dalam menyikapi adanya ketimpangan hukum dalam proses peradilan di setiap daerah , termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menyikapi sidang kasus kepemilikan 1500 ton Zirkon ilegal, yang mana kasusnya sudah masuk tahap tuntutan dengan terdakwa Antoni alias Hon Apriyanto yang hanya dituntut 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Hadajaty SH dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, BPI KPNPA RI meminta kepada Jaksa Muda Bagian Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI untuk secepatnya memeriksa JPU tersebut, karena menurut BPI KPNPA RI , tuntutan JPU terhadap terdakwa Antoni itu sudah menimbulkan ketimpangan hukum di masyarakat, sudah mencederai hukum negara Republik Indonesia.

“kita akan kawal terus kasus kasus yang menonjol di masyarakat dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengedepankan nurani dalam setiap mengambil putusan terkait proses hukum pidana demi tegakknya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas”, jelas Rahmad Sukendar saat ditemui dikantornya di Tangerang Selatan tadi pagi, Kamis ( 04/4).

Selain itu juga juga BPI KPNPA RI meminta kepada M.Yusni SH.MH Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI  untuk segera menurunkan Tim Pemeriksa terkait dengan laporan yang sudah dilayangkan BPI KPNPA RI dan tentu nya Kejaksaan RI tidak akan membiarkan begitu saja para jaksa yang nakal dalam melaksanakan tugas penuntutan di lembaga pengadilan untuk proses hukum yang tidak berkeadilan dan apa lagi merebak info nya  adanya dugaan  permainan dalam penanganan kasus tersebut.

” BPI meminta kepada Jamwas untuk segera menurunkan Tim Pemeriksa terkait laporan yang dilayangkan BPI KPNPA RI dan tentunya pihak Kejaksaan Agung tidak akan melakukan pembiaran dalam hal menegakkan keadilan”, ungkapnya lagi.

Untuk di ketahui sebelumnya , dalam perkara ini terdakwa Antoni alias Hon Apriyanto terancam pidana hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 milyar.

Kendati demikian ,  walaupun terdakwa yang disangkakan melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba atas kepemilikan ilegal ribuan ton mineral ikutan jenis zirkon, monozaite dan elemenite dalam penggerebekan oleh Ditreskrimsus Polda Babel di bulan September 2018 lalu , nampaknya terdakwa Antoni tenang-tenang saja karena didalam persidangan tuntutan terdakwa Antoni hanya dituntut 6 bulan penjara oleh JPU..(herman)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!