Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM-Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Drs Tubagus  Rahmad Sukendar SH seperti tak percaya peradilan kasus zirkon.

 

Karena itu dia meminta kepada Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) di Kejaksaan Agung RI untuk memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dalam kasus kepemilikan 1500 Zirkon Ilegal karena menurut BPI KPNPA RI tuntutan yang diajukan oleh JPU terlalu rendah.

Hal itu dikatakan Rahmad Sukendar kepada Deteksionline.com saat diminta tanggapannya terkait tuntukan yang diajukan JPU dalam kasus kepemilikan 1500 ton Zirkon ilegal, karena menurutnya terdakwa Antoni alias Hon Apriyanto didakwa dengan pasal 158 atau 161 UU No.4.Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dengan ancaman 10 tahun penjara.

” BPI KPNPA RI meminta kepada Jamwas di Kejaksaan Agung agar memeriksa Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan kasus kepemilikan 1500 ton Zirkon ilegal, karena itu sudah mencederai hukum negara Republik Indonesia dan juga sudah merusak nama baik Kejaksaan. Terdakwa itukan didakwa dengan Undang Undang Pertambangan dan Minerba yang ancamannya 10 tahun penjara, masak dituntut dengan hanya 7 bulan penjara, itu bisa disamakan dengan mencuri ayam,” jelas Rahmad Sukendar dikantornya di Tangerang Banten, Selasa (2/4).

Selain itu BPI KPNPA RI juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang yang menyidangkan kasus ini untuk dapat memvonis bos Zirkon ilegal lebih dari tuntutan jaksa dikarenakan ancaman hukuman 10 tahun.

” BPI juga meminta kepada Hakim yang menyidangkan kasus ini untuk memvonis terdakwa Antoni alias Hon Apriyanto atas kepemilikan 1500 ton Zirkon ilegal lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dikarenakan ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara,” tegas Rahmad Sukendar lagi.

“BPI KPNPA RI akan menemui Jamwas serta Komjak dan juga Majelis Pengawas hakim, Mahkamah agung bila ternyata Vonis nya lebih rendah dari Tuntutan Jaksa , dan meminta kepada Majelis Hakim,pengawas MA untuk turun langsung periksa Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut,” tegas Rahmad Sukendar lagi.

Untuk diketahui sebelumnya , dalam perkara ini terdakwa Antoni alias Hon Apriyanto terancam pidana hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar.Kendati demikian ,  walaupun terdakwa yang disangkakan melanggar Pasal 158 atau Pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba atas kepemilikan ilegal ribuan ton mineral ikutan jenis zirkon, monozaite dan elemenite dalam penggerebekan oleh Ditreskrimsus Polda Babel di bulan September 2018 lalu ,nampaknya terdakwa Antoni tenang-tenang saja karena didalam persidangan tuntutan terdakwa Antoni hanya dituntut 6 bulan penjara oleh JPU.(herman)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!