Cegah Bangli, Kecamatan Porong Sosialisasi Tata Ruang Sempadan dan Real Tapak

  • Share

Sosialisasi tata ruang, Sempadan dan Real Tapak di Kecamatan Porong tahun 2019 Kamis (28/3/2019)

SIDOARJO, DETEKSIONLINE.COM – Makin maraknya bangunan liar (Bangli) dan pelanggaran sempadan jalan, khususnya di wilayah Porong dan arteri Porong masih terlihat.Walau kerap kali sudah ditertibkan masih juga ditemukan pelanggaran tersebut.Upaya pemerintah khususnya melalui Dinas PU Perumahan,Permukiman dan Tata Ruang bersama pemerintah Kecamatan Porong sosialisasikan pentingnya’’Tata Ruang dan Real Tapak Kecamatan Porong Tahun 2019’’ pada Kamis (28/3/2019) di ruang rapat Kecamatan.

 

Perwakilan dinas Pekerjaan Umum Perumahan,Permukiman dan Tata Ruang Sidoarjo Triyanto,ST,MT. dan Ayom Sukondo hadir dalam kesempatan tersebut.Sempadan bangunan dan sempadan pagar pengenaannya berdasarkan perda 4 thn 2012 tentang IMB,terkait dengan pengenaan sempadannya berdasarkan klasifikasi jalan,kedua berdasar Perbup 103 thn 2017 yang dikecualikan berada di dalam sempadan, adalah pipa,genset,dll. Pembangunan bangunan/perumahan sebelum 1 September 2015 bisa diterbitkan real tapak,dan Peruntukan real tapak digunakan untuk splitcing sertifikat.

‘’Untuk sempadan saluran berada pada kewenangannya Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air serta dalam melakukan pembangunan hendaknya memperhatikan tata ruang dan sempadan,’’papar perwakilan dinas tersebut.

Camat Porong Murtadho,S.Sos.MM saat dikonfirmasi wartawan Kamis (28/3/201) mengatakan,sosialisasi terkait dengan tata ruang sempadan dan real tapak desa dan kelurahan se Kecamatan porong.Mengingat tumbuh dan berkembangnya jumlah penduduk dengan adanya jalan atrteri Porong dan berbagai macam, ada tol juga, tentunya banyak warga yang berkeinginanberdomisili meskipun ada lumpur lapindo namun tanah disini masih mahal.Yang kedua tidak menutup kemungkinan dengan harganya tanah begitu mahal,dan  mengapa begitu mahal,terutama warga jangan sampai membangun di sempadan.

“Untuk itu kita kepada pemerintah desa jangan memberi contoh. Sebab satu membangun di sempadan yang lain akan mengikutinya,” terang Murtadho.

Perlu diketahui kalau sudah banyak bangunan kita untuk menertibkannya  susah.Untuk itu terkait dengan PAD dan IMB warga harus  patuh mengurus IMB.

“Sebab sudah ada pelimpahan kewenangan dari pak Bupati kepada Camat IMB yang keluasanannya 400 meter dan tidak bertingkat sudah adat aturannya,”tegas Murtadho.

Murtadho menambahkan disini ada  13 Desa satu desa kena lumpur lapindo yakni Reno Kenongo, Kelurahan ada 6 yang kena lumpur Lapindo ada 3

,jadi 13 Desa 6 Kelurahan yang aktif 15.Yang hadir ada masyarakat,perangkat desa terutama dari pembangunan.”Hal ini untuk pemahaman karena dengan melanggar sempadan akan ada sangsinya dan supaya kader saya bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat,” tutup Camat.

 

 

 765 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *