Close

KOBA, BABEL, DETEKSIONLINE.COM- Lahan eks tambang Koba Tin atau lebihbdikenal dengqn Lahan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) sempat menjadi perbincangan hangat dalam kurun waktu 2013-2018 yang lalu.

Dan diketahui bersama masih menyisakan beberapa permasalahan pasca terminate kontrak di tahun 31 Maret 2013, setelah 30 tahun menjalin kerjasama, Sabtu (02/03/2019).

Perlu diketahui, Koba Tin merupakan salah satu dari 27 perusahaan pemegang kontrak karya (KK) yang berstatus kurang bayar untuk periode 2010-2013.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2014, Paul Lubis mengatakan pemerintah sudah mengakhiri kontrak Koba Tin pada tahun lalu.

Namun terminasi itu tidak menghilangkan kewajibannya untuk melunasi tunggakan yang ada.

“Yang diterminasi adalah perjanjiannya, tapi kewajiban tetap harus dipenuhi,” kata Paul dikutip Investor Daily, di Jakarta, Minggu (31/8/2014) yang lalu.

Sementara itu, Bupati Dr. H. Ibnu Shaleh, MM menjelaskan kepada media di rumahnya pihaknya justru mengakomodir permasalahan yang memang diprediksi akan timbul setelah kontrak terminate di tahun 2013 yang lalu.

Salah satunya adalah soal status lahan tersebut. Sementara di satu sisi, sebagai pemangku jabatan eksekutif, pihaknya juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat Bateng

“Soal WPN coba kalian koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta. Kami di tahun 2018 sudah mengurus izin WPN (Wilayah Pencadangan Nasional) untuk menjadi WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kemudian dirubah lagi ke bentuk WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), kan gitu prosesnya,. Seingat saya prosesnya sudah sampai DPR,” kata Ibnu Salehdi kediamannya, Sabtu (02/03/2019).

Ibnu melanjutkan, pihaknya juga heran kenapa ada pihak malah mengatakan area eks tambang Koba tin bersifat abu-abu. Sementara sebagai informasi lanjutan, pihaknya dengan unsur muspida setempat, sudah berupaya memposisikan lahan tadi secara legal. Agar aktivitas yang selama ini sama-sama diketahui masih terjadi pro dan kontra, bisa memberi kontribusi devisa bagi pemerintahan daerah.

“Sudah itu, sudah kami lakukan. Tujuh bulan sebelumnya kami sudah mendatangi Kementerian ESDM, untuk menjelaskan duduk persoalan yang ada di daerah (Kabupaten Bangka Tengah –red). Tapi kan banyak pihak yang tidak tahu informasi ini. Nah, kami minta pada teman media agar bersinergi terkait informasi yang konstruktif di Pemkab Bateng,” urai Bupati..(yanto/man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!