Tiga Terdakwa Kasus Illegal Fishing Mulai Disidangkan

PANGKALPINANG, DETEKSIONLINE.COM-Tiga orang terdakwa Thian Huat nahkoda KM Marga Mulya, Junaedi Anak dari Limtoguan  Nahkoda  KM HKS Makmur dan Andi anak dari Hok Siong nahkoda KM Ariana terjerat kasus Ilegal Fishing di Laut Bangka Selatan, Bangka Belitung mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (28/2/2019).

Menurut Jaksa Penuntut Umum Nur Sricahyawijaya seperti dibacakan dalam dakwaannya, para terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI no 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Terdakwa dinilai memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)”, sebut JPU.

Diuraikan lagi oleh JPU, “hasil tangkapannya saat ditangkap Tim Terpadu dari Polda Bangka Belitung dan Dinas Kelautan Bangka Belitung pada Tanggal 22 Desember 2018 di zona II dipaparkan sebagai berikut:
Km Marga Mulya GT = 91, NT = 28 memperoleh tangkapan ikan ± 650 kg dan cumi-cumi ± 801 kg. KM HKS Makmur GT = 50, NT = 16 memperoleh tangkapan ikan sebanyak 1.748 kg dan cumi-cumi 3.450 kg. KM Ariana GT = 67, NT = 21 memperoleh tangkapan ikan ± 1.700 kg dan cumi-cumi ± 1500 kg dan akibat perbuatan ilegal fishing tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di perairan Kabupaten Bangka Selatan”, sebutnya.

Ketiga Terdakwa tidak ditahan

Berdasarkan pantauan Deteksi Online, Kamis (28/2) ke Tiga terdakwa dalam kasus ini tidak ditahan.  Tidak ditahannya 3 terdakwa  pelaku ilegal fishing masing-masing: Thian Huat nahkoda KM Marga Mulya, Junaedi Anak dari Limtoguan Nahkoda  KM HKS Makmur dan Andi anak dari Hok Siong nahkoda KM Ariana, memicu gejolak pada warga nelayan tradisional Toboali-Bangka Selatan.

Mereka menyesalkan tangkapan tim terpadu yang dikomando Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, pihak penuntut Kejaksaan Tinggi tidak melakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) terhadap 3 terdakwa tersebut. Namun begitu dikatakan oleh salah satu tokoh nelayan Toboali, Kodi Midahri, harapan penahanan tersebut belum terlambat ada di pihak majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang akan mengadili.

“Adanya penangkapan 3 kapal dan nahkoda yang sudah ditetapkan  terdakwa itu berawal dari aksi protes dan demontrasi besar-besaran yang telah kami lakukan selama ini. 3 kapal dan nahkoda yang ditangkap itu telah meresahkan dan merugikan nelayan kecil dan tradisional bertahun-tahun lamanya. Dengan adanya penindakan tegas tersebut, kita berharap tak ada lagi aktivitas kapal besar yang menjarah wilayah tangkap nelayan kecil dan tradisional seperti kami ini,” kata Kodi kepada wartawan.

Menurut Kodi lagi, semestinya Majelis hakim jangan setengah hati dalam mengadili perkara ini. Sebab nasib nelayan kecil yang sudah teraniaya selama ini sudah saatnya dibela oleh “sang wakil Tuhan” di muka bumi ini. “Kita berharap agar majelis hakim menahan di Rutan terhadap para terdakwa. Hanya dengan sikap tegas itulah luka-luka hati yang dirasakan nelayan selama ini dapat sedikit terobati,” ujarnya

3 kapal tersebut disampaikan oleh Kodi, merupakan kapal yang kerap terpantau melanggar hukum di perairan Selatan. Bahkan pernah dilaporkan nelayan ke aparat berwajib lalu ditangkap namun akhirnya lepas di tengah laut. “Namun akhirnya setelah kita aksi demo besar-besaran berhasil juga ditangkap. Maka dari itu kita akan kawal ini semua di peradilan,” tukasnya.

Perkara tersebut  disidangkan hari ini di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan majelis hakim yang diketuai I Nyoman dan hakim anggota Hotma Sipahutar dan Iwan Gunawan.

Jaksa Penuntut Umum Nur Sricahyawijaya dari Kejati Bangka Belitung tidak mau menjabarkan detil alasan tak adanya penahanan tersebut. Saat ditanya wartawan terkait adanya gejolak sosial dia mengaku tak tahu soal itu. “Yang jelas kasus tersebut segera sidang. Untuk penahanan bisa saja di tingkat hakimnya nanti ditahan,”elaknya, di PN Pangkalpinang.

Humas PN Pangkalpinang, Hotma EP Sipahutar, membenarkan 3 terdakwa tak ditahan. Tetapi baginya majelis bisa saja berubah pikiran bilamana sampai para terdakwa tidak kooperatif. “Untuk saat ini belum ditahan karena di Kejaksaan dan penyidiknya tak ditahan. Tetapi bisa saja nantinya ditahan demi kelancaran persidangan,” tandasnya..(man)

 

 

Leave a Reply