LSM Gebrak Babel; Terkait Proyek RSUD Ir. Sukarno, Seharusnya PPK Sudah Memutuskan Kontrak Secara Sepihak

  • Share

PANGKALPINANG,DETEKSIONLINE.COM-Menanggapi pemberitaan mengenai proyek pembangunan gedung B RSUD Ir.Sukarno yang terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang masih dalam tahap pelaksaan walau sudah dilakukan perpanjangan masa pelaksanaan selama 50 hari, namun belum selesai juga.

Menurut LSM Gebrak Babel seharusnya PPK sudah punya kewajiban untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan itu sudah diatur dalam Perpres. Apalagi pembangunan proyek itu didampingi Tim TP4D dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Gebrak Babel, sangat jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam Perpres tersebut terdapat pasal yang memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari, yaitu Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 yang menyatakan bahwa:

“(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan  mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan”, jelas Suherman Saleh di sebuah Warkop di Pangkalpinang, Senin (25/2).

Dikatakannya lagi, ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan setelah mengalami perubahan sebagaimana  diatur sebelumnya dalam Perpres 54 Tahun 2010.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Martoni tidak mau memberikan penjelasan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin sore (25/2),

“..walaikumsalam….besok saja kita konfirmasi terhadap berita tersebut,” tulis Martoni.

Sementara itu Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Said Muhammad SH MH merasa agak heran mengapa PPK tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap kontraktor setelah mendapat info terjadinya keterlambatan setelah diadakan perpanjangan waktu selama 50 hari kerja, Said akan mempertanyakan hal itu kepada PPK dan Said juga menjelaskan Kejaksaan baru bisa masuk setelah masa pemeliharaan habis yaitu sesudah bulan Juni, itu juga apabila PPK tidak melaksanakan rekomendasi dari BPK atau BPKP terkait temuan yang merugikan keungan negara.

” Kejaksaan baru bisa masuk setelah habis masa pemeliharaan dan juga apabila PPK tidak melaksanakan temuan BKP atau BPKP dan juga saya merasa agak heran juga apa sebabnya PPK tidak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak”, Ungkap Said melalui telepon, Senin malam (25/2)..(robi brewok)

 647 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *