Close

PESISIR SELATAN, DETEKSIONLINE.COM: Kasus perusakan hutan mangrove di Desa Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan,Kabupaten Pesisir Selatan,Sumatera Barat, yang melibatkan orang kuat di kawasan itu mendapat sorotan dari BPI KPN PA RI.

Ketua DPD BPI KPN PA RI Kabupaten Pesisir Selatan telah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung,sudah diterima tanggal 30 Desember 2018. Dan sudah sebulan lebih  hingga saat ini fatwa MA yang ditunggu belum turun dari MA.

Isi surat tersebut, berkaitan dengan perkara pidana perusakan Hutan Magrove yang melibatkan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar telah menyandang status tersangka cukup lama dimana sejak ditetapkan tersangka oleh PPNS KLHK hingga sekrang belum diajukan ke pengadilan.

“Terakhir kami mendapatkan informasi,dimana Kejakasaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat mengajukan Fatwa ke Mahkamh Agung RI untuk dapat menyidangkan perkaranya di luar wilayah Hukum tempat terjadinya perkara yaitu di Pengadilan Negeri Padang,akan tetapi hingga sampai saat ini fatwa yang dimohonkan masih belum mendapat Penetapan,” kata M Husni BGD Rajo.

Menurutnya sehubungan hal tersebut dan mengingat kepastian hukum atas kasus yang disangkakan kepada Wakil Bupati  Rusma Tul Anwar serta mempertimbangkan jaminan hak seseorang tersangka yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P21) untuk segera diajukan ke pengadilan.

“Kami dari DPD BPI KPN PA RI kabupaten Pesisir Selatan memohon kepada bapak agar Fatwa yang dimohonkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dapat dikabulkan dalam waktu tidak terlalu lama,” kata M Husni dalam suratnya.

Sementara M Husni BGD.Rajo kepada  jurnalis, Jumat, di wilayah,Jakarta-Pusat menegaskan bahwa persoalan kasus yang menimpa wakil Bupati Pesisir Barat harus segera disidangkan karena sudah ditetapkan tersangka oleh PPNS.

“Sementara hukumnya sudah jelas tidak perlu lagi mencari-mencari pasal.dan dumana kasus pidananya sudah jelas.dan kami dari Lembaga BPI KPN PA RI DPD Pesisir Barat meminta kejakasaan Agung melimpahakan perkara ini kepengadilan karena kasus ini ditunggu oleh masyarakat kejelasaanhukumnya.kalau tergantung seperti sekarang tentu timbul ketidak percayaan masyarakat dalam penegakan hukum karena masyarakat akan bertanya,” ujarnya.

Kapasitasnya sebagai LSM, katanya,  sebagai kontrol sosial dan kontrol pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan menuntut kepada penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung segera menuntaskan peroses hukum ini supaya segera dilimpahkan kepada Pengadilan.

“Konteksnya kami sebagai LSM dan masyarakat menuntut keadilan atas perkara yang di duga melibatkan Wakil bupati  yang statusnya oleh penyidik PPNS Kehutan Lingkungan Hidup sebagai tersangka. Kalau kita hitung dengan waktu ini sudah cukup lama,” ungkap Husni.

“BPI konfirmasi kejakasaan Agung Alhamdulilah sudah dinyatakan sudah P21.Masyarakat Pesisir Selatan menunggu agar peroses ditindak lanjuti oleh kejaksaan Agung ke Pengadilan,” kata Husni lagi.

Husni mengingatkan jangan sampai msyarakat berfikir kasus hukum yang melibatkan  orang nomor dua du Peaisir Selatan diduga sarat muatan kepentingan politik ini oleh pihak tertuntu sehingga peroses hukum ini terkatung terkatung.

“Kalau hukum ya hukum kalau politik ya politik.KamiBPI sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat berharap proses hukum berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu,  Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, yang dihubungi lewat telpon meminta penegak hukum menuntaskan kasus ini.

Terlebih, katanya, berkasnya sudah P21 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Tapi sudah sebulan lebih mandeg di MA. Kenapa tidak diturunkan, ada apa? Ada intervensi dari siapa? Kalau hukum ya hukum, politik ya politik, jangan dicampur adukkan,” ujar Bupati.(BS)

 

Karena itu, bupati mempertanyakan keseriusan penegak hukum, apa penyebab kasus yang menyeret Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar itu, tidak berjalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!