Dedi Yulianto: Pengiriman Pasir Zirkon 2500 Ton Itu Penuh Rekayasa

  • Share

PANGKALPINANG,DETEKSIONLINE.COM-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yulianto sebut pengiriman pasir zirkon sebanyak 2500 ton yang kandas beberapa waktu di Belitung itu penuh rekayasa.

Alasannya Perda mineral ikutan di undangkan tanggal 23 Januari 2019, perusahan tersebut melakukan pengiriman tanggal 24 Januari 2019, artinya sebelum tanggal 23 Januari 2019 pasir zirkon sudah ada di gudang dan sebelum tgl 23 Januari 2019 sudah melakukan loading ke tongkang.

“Dugaan saya adanya koordinasi massif antara perusahaan  dengan pemerintah dalam hal ini pejabat terkait yang memberikan rekomendasi, karena perda diundangkan sehari sebelum pengiriman pasir Zirkon, berarti dalam sehari bisa melakukan  pengumpulan dan loading ke Tongkang dan mengurus semua dokumen itu pasti rekayasa,” ungkap DY kepada deteksionline melalui pesan whatsapp Saptu (16/2/2019).

Ia menilai pasti ada kerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengeluarkan keterangan asal produksi ,artinya pihak ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  bertangung jawab atas asal usul pasir  zirkon tersebut.

” Pasti ada kerjasama dengan ESDM, selain itu juga kami menilai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan IUP bodong, hanya formalitas untuk mendapatkan legalitas perijinan padahal IUP tersebut tidak potensial atau tidak memiliki cadangan zirkon ,karena di Pulau Bangka kami rasa tidak ada lokasi zirkon yang satu hamparan, pasir zirkon di babel di dapatkan dari produk samping IUP pasir timah, kalau ada iup pasir zirkon satu hamparan artinya pemerintah daerah telah melakukan pembohongan publik,” terangnya.

Kemudian DY meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Babel, dapat menelusuri asal usul pasir zirkon sebanyak 2500 ton tersebut, karena patut diduga  pasir zirkon bukan berasal dari IUP seluas 112 ha yang ada di Belinyu kabupaten Bangka.

” Kami meminta kepada aparat penegak hukum yaitu Polda Babel untuk dapat menelusurinya karena info yang kami terima bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penambangan dan mesin mesin juga baru terpasang, oleh karena itu kami minta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait pengiriman pasir zirkon 2500 ton yang kandas , bahkan tidak membayar royalti , bahkan patut di duga membeli dari pengumpul  pengumpul mineral ikutan yg ada di Babel tanpa memiliki IUP yg jelas. Dan tidak memilik pabrik pengolahan dan pemurnian,” lanjut DY

Sementara Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menilai pengiriman pasir Zirkon 2500 ton itu adalah illegal.

Hal itu dikatakan Didit saat dengar  pendapat dengan Biro Hukum, ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Polda Babel beberapa waktu lalu..(man).

 1,166 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *