Close

PETALING, DETEKSIONLINE-COM-Sesuai dengan implementasi pelaksanaan Hak Jawab seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode etik jurnalistik, maka berita ini tayang.

Berkaitan dengan pemberitaan pada media deteksi online hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dengan judul http://deteksionline.com/2019/02/13/kisruh-sengketa-lahan-diduga-menjadi-penyebab-beberapa-warga-deso-mendo-diintimidasi/

Dimana pada paragraf kesembilan ada penggalan kalimat sebagai berikut , point pertama “modusnya mereka memang mengumpulkan E-KTP warga kemudian setelah dirasa cukup …..dan seterusnya.

Dengan ini saya menyatakan sebagai kuasa lapangan AB, bahwa paragraf tersebut keliru, dari pihak Ab tidak pernah mengumpulkan E-KTP yang kemudian untuk dipergunakan dalam pembelian lahan secara sepihak, karena pihak Ab sebelum melakukan pembelian lahan di desa Mendo sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa agar pemberian lahan bisa berjalan dengan sebagaimana prosedurnya menurut hukum yang berlaku, sehingga bisa dikeluarkan suratnya dan legal,” ungkap Azan Abdulah,ST.P saat memberikan hak jawab pada wartawan sinarpaginews.com

Pada point kedua di paragraf kelima ada narasi sebagai berikut : “Iya orangnya sama pak, boss Ab asal desa Rebo…dan seterusnya sampai akhir paragraf.

Bahwa paragraf ini tidak benar, karena sampai hari ini tidak ada permasalahan sengketa apapun di desa tersebut, kami memproses pembelian lahan tersebut, dengan melibatkan perangkat desa.

Point ketiga “Dengan iming-iming uang tunai atau cash langsung di tempat…dan seterusnya sampai akhir paragraf.

Yang namanya jual beli lahan tentu pihak AB meminta E-KTP untuk data pembelian lahan, bukan mengumpulkan E-KTP, dan bukan iming-iming uang tunai, namun dalam jual beli mensyaratkan adanya transaksi tunai. Pihak Ab tidak membeli lahan kosong, namun yang kami beli lahan warga yang itu jelas asal usulnya, punya tanam tumbuhnya, punya batas-batasnya, sehingga kami berani membelinya, kalau lahan bodong tentu kami juga berpikir membelinya, karena kami ingin investasi dengan baik, yang juga akan berdampak baik pada rakyat sekitar, kami juga orang asli putra daerah yang ingin daerah kami maju dan sejahtera,” ujar Azzan Abdullah

Poin ke empat yang terakhir “Iya hati-hati pak, ini orang kuat katanya….dan seterusnya sampai akhir paragraf.

Tidak ada beking-bekingan, kami membeli dengan prosedur yang berlaku, yang sesuai dengan aturan, tentu kita tidak khawatir kalau membeli dengan jelas. Kami himbau agar yang lain kalau juga ingin melakukan jual beli, lakukan dengan prosedur sebenarnya,” tulisnya lagi.

Pada pemberitaan hari senin yang menyebutkan bahwa “Pasalnya, baru saja informasi masuk ke redaksi yang menyebutkan adanya ancaman. Berupa ‘tekanan verbal’ dari salah satu makelar tanah pada warga setempat, Senin 11/02”

Pihak Ab tidak pernah sama sekali melakukan ancaman kepada siapapun, karena kita ingin memproses dengan baik dan tidak ada permasalahan. Sekali lagi kami sampaikan kami melakukan jual beli dengan proses sebenarnya dan melibatkan pemerintahan setempat,” jelas Azzan Abdullah ST.P

Dari pihak redaksi-pun setelah bertemu dan kami jelaskan yang sebenarnya, akhirnya terjalin pemahaman yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah, dapat saling meningkatkan komunikasi lagi kedepannya agar tidak terjadi hal-hal seperti sekarang.

 

Pangkalpinang, 12/02/2019

 

(Azan Abdullah ST.P)…(man).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!