BPK Pertanyakan Biaya Perjalanan Dinas Setwan Bangka Barat

BANGKA, DETEKSIONLINE.COM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatutan dalam pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

 

Hal ini seperti rilis Laporan Hasil Pemeriksa (LHP)atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017, berdasarkan Nomor: 83.A/LHP/XVIII.PPG/06/2018, tanggal 29 Juni 2018.

Salah satu temuan yang menyolok, biaya perjalanan dinas Sekretariat Dewan (setwan) Kabupaten Bangka Barat. Dalam LHP BPK Babel, biaya perjalanan dinas setwan kabupaten ini tahun 2017 mencapai angka Rp. 17.520.064.521, jauh lebih besar dibandingkan biaya perjalanan dinas setwan Kabupaten Bangka Tengah yang juga berdasarkan LHP BPK Babel yang hanya mencapai Rp. 13.794.371.328.

Menanggapi temuan ini, Sekretaris Dewan Kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu, terkesan tak mau terang-terangan memberikan klarifikasi saat dihubungi media beberapa hari yang lalu. Jawaban Antoni masih terkesan mengambang, bahkan saat berupaya ditemui, Senin, (28/1/2019), lagi-lagi Antoni belum bisa memberikan jawaban logis.

“Saya mau jawab, saya dak mau di sini (via handphone, red). Itu dapat informasi dari mana? Oh ya..dak apa-apa, biar kita jelaskan, ” ujar Antoni usai mendapat penjelasan dari media jika sumber asli data adalah LHP BPK Babel.

Sedikit berkilah, via handphone, Antoni menjelaskan, besarnya biaya perjalanan dinas setwan Babar tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kabupaten lain.

“Kita lihat perbub (peraturan bupati)- nya juga. Di sini uang harian-nya berapa, di sana berapa. Kalau di sana uang harian-nya Rp. 1 juta, di sini (bangka barat, red), Rp. 2 juta, kan beda,” ujar Antoni tanpa menjelaskan outcome dari perjalanan dinas tersebut.

Ditambahkannya, perjalanan dinas setwan Babar bisa juga mencakup study banding anggota dewan, kunjungan kerja serta bimbingan teknis.(man)

 

 

Leave a Reply