Kasus Tanah Warga Lokasi Batu Rakit Berlarut, Ombudsman Bisa Panggil Paksa Dirut PT Timah 

MUNTOK,DETEKSIONLINE.COM– Kasus lahan milik warga lokasi di wilayah Pantai Batu Rakit Kecamatan Muntok,Kabupaten Bangka Barat yang dijual oleh PT Timah (persero), Tbk kepada Pemkab Bangka Barat beberapa tahun lalu, kembali mencuat.

Hal ini menyusul pihak ahli waris tanah melaporkan dugaan Maladministrasi perusahaan timah ini ke Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung (Babel). Kemarin, Rabu, (23/1/2019), pihak Ombudsman Babel mendatangi perwakilan pejabat perusahan plat merah tersebut di kantor pusatnya di Pangkalpinang.

Namun bukan pejabat PT Timah namanya jika tidak pandai memainkan jurus Abu Nawas, beragam alasan saat akan didatangi pihak Ombudsman Babel, mulai dari pejabat yang terkait cuti, umroh, sehingga sulit diminta klarifikasi sampai dengan janji perwakilan perusahaan akan turun ke lapangan, guna mengecek lokasi. Alasan itu yang dilontarkan di hadapan perwakilan pejabat Tim Ombudsman Babel, kemarin.

Alasan klasik ini sebetulnya sama seperti yang dikemukakan sejumlah pejabat PT Timah ini, mulai dari bagian aset, divisi, sampai ke divisi hukum ketika tanah lokasi Pantai Batu Rakit, Muntok atas nama Fatimah Binti Ma’ie (Alm) serta Abdullah Bin Imin (Alm) dilaporkan ahli warisnya ke perusahaan ini guna mendapat jawaban terkait dasar beralihnya kepemilikan tanah tersebut ke PT Timah.

Asisten Pemeriksa Ombudsman Babel, Eka Tamia, saat dikonfirmasi media ini, Kamis, (24/1/2019), seusai menemui perwakilan pejabat PT Timah, Tbk membebarkan, pihaknya  telah meminta klarifikasi pejabat PT Timah (persero), Tbk, terkait laporan warga dugaan Maladministrasi perusahaan ini. Menurut Eka dan juga mengutip brosur petunjuk Ombudsman, adalah hak setiap Warga Negara Indonesia  untuk melaporkan penyelenggara negara atau pemerintah, perusahaan pemerintah, swasta, badan/instansi yang menggunakan dana APBN/APBD,  terkait prilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang serta menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

Untuk mengidentifikasi Maladministrasi menurut Eka mengutip dari brosur informasi Ombudsman, dapat dilihat dari pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan etika administrasi serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Akibat Maladministrasi, korban akhirnya rugi materi serta rugi non materi (rugi waktu, mundur atau batalnya menjalankan rencana-rencana hingga meninggal dunia),” kutip halaman brosur tersebut.

Keberadaan Ombudsman berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena itu Ombudsman RI memiliki hak-hak istimewa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk Ombudsman RI dapat meminta bantuan Kepolisian RI untuk menghadirkan terlapor dan saksi secara paksa.

Dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Babel yang ditandatangani Plt Prana Susiko dengan nomor register 0105/LM/XI/2018/PGK dan 0106/LM/XI/2018/PGK tertanggal 19 November 2018, laporan kasus tanah warga di Batu Rakit yang dijual PT Timah tersebut, saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa Ombudsman Perwakilan Babel.

“Intinya kurang lebih waktu yang kita berikan ke mereka (PT Timah, red) satu bulan, mereka katanya
masih ngecek,” ujar Eka kemarin.

Diakui Eka, terhitung sejak laporan kasus ini masuk ke pihaknya, sejumlah pejabat PT Timah seolah banyak memberikan beragam alasan saat Tim Ombudsman meminta penjelasan dugaan Maladministrasi ni.

“Cuti tahunan, umroh, ibu itu (perwakilan PT Timah) ngasih nomor pejabat yang lain. Akhirnya dadakan kita ketemu kemarin,” ungkap Eka.

“Kita akan nunggu dalam waktu sebulan ini dan akan kita follow up terus, mereka kemarin minta waktu itu untuk menjawab surat tersebut,” papar Eka.

Ditambahkan Eka, pihaknya juga sudah membacakan ke pejabat PT Timah, surat pelapor yang Oktober 2017 lalu ditujukan ke Direktur PT Timah, Tbk, dan sampai saat ini tidak mendapat jawaban.

“Kita juga juga bacain, artinya pelapor di PHP (pemberi harapan palsu,red) oleh mereka (PT Timah). Kami juga sama dengan tim masih menunggu jawaban mereka (PT Timah, red),” ujar Eka lagi.

Dasar Laporan
Sementara itu, seperti dalam surat laporan perwakilan keluarga atau ahli waris ke Ombudsman Babel tertanggal 14 September 2018, dasar laporan kasus ini yakni ketika tanah atas nama pemegang hak yakni Abdullah Bin Imin (Alm) serta Fatimah Binti Ma’ie (Alm), kedua bidang tanah tersebut berlokasi di Kawasan Batu Rakit/Tanjung Kalian, Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kedua bidang tanah tersebut terakhir diklaim masuk dalam penguasaan/milik PT.Timah (persero), Tbk berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.136 Desa Tanjung Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, provinsi Sumatera Selatan dan terdaftar tahun 1994. Pada tahun 2014/2015, oleh PT Timah (persero), Tbk, tanah tersebut kemudian dijual ke Pemkab Bangka Barat.

Padahal tanah atas nama Abdullah Bin Imin berukuran 126 meter x 48 meter memiliki dokumen surat tanah asli beserta bukti kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga saat ini. Dokumen tersebut saat ini dipegang ahli warisnya atas nama Iriyani. Tanah tersebut telah diusahakan sejak tahun 1946. Dokumen yang serupa juga dimiliki tanah atas nama Fatimah Binti Ma’ie berukuran 100 meter x 75 meter dengan surat tanah tahun 1985 berikut kewajiban membayar PBB dan ditangan ahli warisnya bernama Suharto.  Para ahli waris mempertanyakan asal usul HGB PT Timah di lahan tersebut padahal selama ini di lokasi yang sengketa, PT Timah tidak mempunyai bangunan. Termasuk bukti ganti rugi lahan jika sudah dibebaskan oleh PT Timah,  selama ini menurut ahli waris pihaknya tidak merasa mendapatkan.

Masih banyak pertanyaan lain yang tidak bisa diklarifikasi oleh PT Timah Tbk melalui pejabat terkait, padahal surat sudah dilayangkan oleh pihak keluaga ke Direksi PT Timah (persero), Tbk di Pangkalpinang Oktober 2017 lalu.Hingga ahli waris keluarga ini terpaksa mondar-mandir menemui pejabat PT Timah di Pangkalpinang, namun tidak mendapatkan jawaban secara tertulis.

“Sebelum PT Timah menjual lahan tersebut sekitar tahun 2014 ke Pemkab Babar, kami sudah mendatangi dinas Pariwisata saat itu kadisnya masih di jabat Pak Rozali untuk mengingatkan di lahan itu ada tanah kami yang belum dibebaskan. Tapi nggak tahu tiba-tiba saat ini terbit sertifikat atas nama Pemkab Babar,” ujar M Mirza Wahyudi perwakilan dari keluarga pemilik tanah Abdullah Bin Imin.

Pemkab Juga Turut Dilaporkan
Terkait laporan kasus ini, pihak ahli waris dari dua obyek tanah tersebut juga melaporkan Pemkab Bangka Barat ke Ombudsman karena tidak bisa menjembatani kasus ini. Hal ini berdasarkan surat yang dilayangkan akhir 2017 lalu.

Dalil pelapor, hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada hak Bangsa Indonesia atas tanah. Pada tingkatan tertinggi amanah tersebut dikuasakan kepada Negara RI sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1)  Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Isi wewenang hak mengusai dari Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, diantaranya: Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk wewenang ini diantaranya: Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan, baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Jika kemudian solusi terkait tumpang tindih tanah ini sebagaimana saran Kepala Divisi Hukum PT Timah harus ditempuh melalui jalur hukum yakni gugatan secara perdata, kami pandang tidak adil. Selaku masyarakat kecil terutama dari segi ekonomi tidak mungkin berhadapan dengan PT Timah yang notabene nya adalah coorporate. Hal ini tentu melukai rasa keadilan mengingat biaya perkara yang sangat besar sementara dalam kasus ini kita yang justru dirugikan, ” ujar Mirza.

Menanggapi kasus ini, Camat Muntok, Sukandi, ditemui media ini di ruang kerjanya beberapa hari lalu membenarkan, dirinya telah dipanggil pihak Ombudsman terkait sengketa lahan tersebut pada saat Tim Ombudsman Babel melakukan pemeriksaan obyek sengketa ke Batu Rakit.

“Betul, selain lurah saya juga dipanggil. Intinya saya tidak tahu apa-apa, Pemkab hanya membeli, masalah asal usul tanah darimana itu urusan PT Timah selaku penjual,” terang Sukandi. Namun Sukandi berharap kasus ini bisa diselesaikan secara musyawarah.

Sebelumnya, di penghujung tahun 2017, perwakilan dari keluarga ahli waris mendatangi Kepala Divisi Hukum PT Timah, Tbk, Deny Firdaus, namun diperoleh jawaban jika Dirut PT Timah saat itu masih berada di Inggris sehingga pihaknya kata Deny belum bisa menjawab pertanyaan perwakilan ahli waris terhadap tanah yang disengketakan..(rudi/herman)

 

Leave a Reply