Close

SUNGAILIAT, BABEL, DETEKSIONLINE-COM:BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut.

  1. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil (PNS) tidak sesuai ketentuan;
  2. Realisasi penggunaan dana hibah pada empat penerima hibah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp5.750.000,00 dan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp114.138.000,00;
  1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Belum Melaksanakan Pemungutan Retribusi Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.
  2. Kekurangan volume atas dua paket pekerjaan belanja pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp66.086.000,00;
  1. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Senilai Rp688.623.000,00;
  1. Kekurangan volume dan denda keterlambatan atas tujuh paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.  Dinas Kesehatan dan RSUD Depati Bahrin senilai Rp301.515.100,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar memerintahkan:

1 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memproses sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atas pegawai yang sudah tidak masuk lebih dari 46 hari dan menyetor ke kas daerah atas kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp9.975.000,00 dan Rp2.730.000,00.

2 Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan meminta pertanggungjawaban penerima hibah atas kelebihan pembayaran hibah senilai Rp5.750.000,00 serta menyetorkannya ke Kas Daerah.

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk mengevaluasi surat perjanjian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memasukkan klausul terkait sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah sesuai dengan Perda.

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk memperingatkan Pejabat Pembuat Komitmen atas kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak pemeliharaan jalan dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp66.086.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk memperingatkan Pejabat Pembuat Komitmen atas kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak peningkatan jalan dan/atau jaringan dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp688.623.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

6.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk memperingatkan Pejabat Pembuat Komitmen atas kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan gedung dan bangunan dan mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan senilai Rp7.652.100,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

7.Kepala Dinas Kesehatan untuk memperingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp218.261.000,00, dan kekurangan penerimaan dari denda k eterlambatan senilai Rp5.231.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah

8.Direktur RSUD Depati Bahrin untuk memperingatkan PPK atas kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp70.371.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.(man)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!