Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Nekat menyebarkan berita hoax tentang adanya 7 kontainer yang berisikan surat suara telah tercoblos, seorang guru SMP di Cilegon, Banten dicokok Subdit 4 Cyber Crime Polda Metro Jaya. Pelaku berinisial MIK (38).

“Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus tindak pidana dibidang ITE yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong. Inisial MIK profesinya guru SMP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

Argo mengungkapkan, pelaku ditangkap usai menulis diakun Twitter nya @chiecilihie80. Sehingga, Polisi melakukan penyelidikan.

“Polda Metro Jaya membuat laporan polisi tanggal 4 Januari melakukan penyelidikan memeriksa akhir ya menaikan ke penyidikan. Dan akhirnya kita tangkap di rumahnya di Celegon pada 6 Januari pukul 22.30 WIB,” ujarnya.

“Tulisan ada @dahnilanzar, ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Padi merapat pasti dari Tionglok tuh’ ,” sambung Argo membacakan tulisan pelaku.

Dalam tulisan itu, lanjut Argo, pelaku juga menyisipkan capture yang bertulisan ‘Viralkan Info dari sumber yang dipercaya, posisi Paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 propinsi Jateng, NTT, Bali dan Papua.

“Pelaku juga menyisipkan capture tentang posisi salah satu pasangan calon,” jelasnya.
Argo menambahkan, pelaku merupakan salah satu pendukung paslon nomor urut dua (Prabowo Sandi).

“Dari pengakuannya, ia benar menjadi pendukung salah satu pasangan calon,” tambahnya.

Akibat perbuatannya, tersangka (MIK) dikenakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Paling banyak Rp 1 miliar, dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. (Ulis JP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!