Bangunan Tanpa IMB Marak di Kota Bekasi

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM: Bangunan tanpa dilengkapoi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) marak di Bekasi. Satpol PP diminta bertindak tegas dengan membongkar bangunan bermasalah tersebut.

Salah satu contohnya adalah rumah milik Styanto di Gg.Masjid Darussalam Rt  002/005 No:09,Komsen,Jatiasih,Bekasi Kota ini diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau ijin renovasi.

Pasalnya,sticker yang ditempel pada dinding bangunan kontrakan tidak ada nomor IMB seperti biasanya.

Pemborong bangunan,Guntoro saat dikonfirmasi soal IMB bangunan tersebut justeru marah,”Kamu ngancam” katanya By whatsaap 29/Des/2017, padahal hanya diingatkan jika tidak ada IMB,bangunan bisa disegel dan dibongkar,namun bukan berterimakasih justru marah.

Padahal IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang diberikan Kepala Daerah pada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Karena tanah adalah aset milik negara, maka seluruh warga negara Indonesia yang akan mendirikan bangunan di atasnya pun diharuskan untuk mengurus ijin terlebih dahulu.

Besar biaya IMB di setiap lokasi bisa berbeda-beda, misalnya saja tarif IMB di Bekasi bisa saja berbeda dengan IMB di Jakarta.

IMB menjadi salah satu produk hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan juga kepastian hukum. Jika tidak mengantongi IMB, maka pemilik rumah akan dikenai denda sebesar 10% dari nilai bangunan. Tak cukup sampai di situ, rumah atau bangunan tanpa IMB juga terancam akan dibongkar oleh pemerintah setempat.

Pendirian pendirian gedung baik milik pribadi atau untuk perusahaan harus tertib administrasi sesuai dengan fungsinya agar menjamin keselematan penghuni dan lingkungan yang dilandaskan pada rencana tata ruang wilayah, ditegaskan dalam acara tersebut dari Wali Kota Bekasi segala bentuk bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Walikota Bekasi Rahmat Efendi,Dalam peraturan daerah nomor 15 Tahun 2012 telah diatur mengenai retribusi imb, namun dengan adanya perubahan perhitungan retribusi tersebut memacu pada peraturan Menteri PUPR dengan adanya kepastian hukum.

Atas dasar perda diatas,Dinas terkait harus segera menyegel bangunan milik Styanto,karena disinyalir tidak memiliki ijin perubahan bangunan,hal ini dipandang perlu mengingat Kota Bekasi menuju Kota Mega Politan yang tertib,aman dan nyaman. (darsani)

 

Leave a Reply