Dinilai Tak Independen, Polri Dilaporkan ke Lembaga Internasional

  • Share

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM:Banyaknya laporan masyarakat terkait indikasi keberpihakan Polri terhadap salah satu Capres membuat Aliansi Relawan Nasional Prabowo Sandi 2019 geram. Mereka memberikan peringatan keras terhadap Polri.

Alasannya, Polri adalah alat negara untuk mengamankan berjalannya sebuah negara. Polri ibiayai oleh uang rakyat, maka Polri harus berpihak pada rakyat dan negara, berdiri ditengah,netral dan tidak berpolitik praktis, jika Polri berpolitik praktis,makamaka rusaklah tatanan sebuah negara.

Relawan nasional Prabowo Sandi mengendus adanya oknum Polri di daerah-daerah yang berpolitik praktis dengan cara-cara keji seperti mengintimidasi Kepala Desa untuk memilih Capres tertentu.”Oleh karenanya kami menyatakan sikap,” ungkap Jaka Koboy sebutan bagi Ketum Gerakan Bagimu Negeri (GBN) H.Suyitno,S.H. Selasa (08/01/18).

“Sebagai salah satu dari unsur sistim peradilan pidana (Criminal Justice System) di negeri ini,tak elok rasanya Polri melakukan intervensi politik,karena Polri bertugas dengan dasar Hak Asasi Manusia (HAM),maka jelas,Polri harus netral dalam menjalankan tugasnya,kami relawan Prabowo Sandi sungguh kecewa dengan prilaku Polri di era reformasi ini,Polri cenderung membela salah satu paslon Presiden,demi Undang-Undang Kepolisian Negara RI No:2 Th 2002 Pasal 28 (1) yang menyatakan,dalam kehidupan sosial politik,Polri harus netral,Polri tidak boleh ikut dalam kegiatan politik praktis,kami peringatkan Polri,Jangan kangkangi UU POLRI,” tandas Jaka

“Salah satu contoh kasus di NTB,satu SSK Polri dengan senjata laras panjangnya mendatangi rumah relawan Prabowo Sandi,ini apa maksudnya,ini sudah intimidasi terhadap rakyat,Pemilu ini kan demokrasi,bukan sebuah tindakan criminal,kalau bawa laras panjang ke Papua sana,jelas disana ada OPM,”imbuh Jaka

Ketua Relawan Nasional Lieus Sungkarisma, Dody Panjaitan dan Yudi Syamhudi Sayuti menuntut agar;

1.Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus menindak tegas siapapun anggota Polisi yang ikut dalam politik praktis

2.Elit Politik atau Bandar Politik jangan coba-coba mengarahkan Polri Untuk ikut dalam politik praktis,jika itu dilakukan,maka hal itu akan memancing adanya pelanggaran HAM yang mengarah pada makar.

3.Pilpres 2019 jangan dikotori oleh oknum Kepolisian dengan upaya upaya yang memancing keributan yang merugikan Bangsa dan Negara.

4.Rakyat adalah pemilik negara yang sah sesuai UUD 45,dan Polisi adalah pelayan,pelindung dan pengayom Rakyat sesuai UU POLRI No:2 Th 2002 pasal 13

5. jika kedepan masih kami dapati pelanggarah HAM oleh Polri,maka kami relawan nasional Prabowo Sandi akan mengadukan pelanggaran HAM tersebut ke lembaga-lembaga internasional.

Hal ini disampaikan dihadapan para relawan di rumah aspirasi Jl.Cut mutia Jakarta Senin (07/01/2019).(ruk/darsani)

 384 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *