by

Isbat Nikah No:766 Membawa Prahara Keluarga 

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM:- Isbat Nikah Atas nama (Alm) H.Ismayadi No:766/2014/Pdt.G/PA.JU dengan pemohon Iwan Kurniawan diduga cacat hukum.Hal ini diungkapkan kuasa hukum Ade Aryudi Orchida Thahirah,S.H.,dan Panji Senoji,S.H di Kantor Pengadilan Agama (PA) Jakarta Utara.

Isbat Nikah yang diterbitkan PA Jakarta Utara ini telah membawa prahara bagi keluarga besar H.Ismayadi.

Humas PA AGAMA saat diwawancara

 

 

“Kami menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen atau bukti-bukti yang diajukan kepada hakim PA Jakarta Utara saat permohonan Isbat nikah H.Ismayadi,diantara bukti-bukti yang diduga dipalsukan itu adalah:KTP Yanti Mala dan Surat kematian H.Ismayadi,kami punya bukti bahwa:surat kematian yang diberikan kepada PA Jakarta Utara itu atas nama Muhamad bin Usman,bukan atas nama H.Ismayadi,” terang Orchida

Panji menambahkan, akan melaporkan dugaan delik pidana terkait dugaan pemalsuan identitas yang digunakan dasar bukti-bukti mengajukan permohonan Isbat Nikah oleh Iwan Kurniawan kepada PA Jakarta Utara. “Terbitnya Isbat Nikah,terjadinya pengalihan haq kepada yang bukan haqnya,”imbuhnya.

Sementara itu Humas PA Jakarta Utara Agus Abdulah ketika diwawancarai awak media Rabu 26/12/18 di ruangannya mengatakan, syarat untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah, yang memohon boleh dari salah satu Ahli waris menyertakan KTP,KK dari para pemohon (ahli waris) kemudian menghadirkan saksi-saksi,barulah permohonan diterima,dan permohonan ditolak jika pemohon tidak bisa menyertakan bukti-bukti.

“Berkenaan dengan tidak diterimanya permohonan pembatalan Isbat Nikah,itu karena dianggap hal yang digugat atau dimohonkan kabur, berkas kadaluarsa,” jelasnya.

Saat ditanya apakah orang yang beragama selain Islam dapat dibuatkan Isbat Nikah di PAx Humas PA Jakarta Utara mengatakan, sesuai UU Perkawinan No: tahun 1974, orang yang boleh di Isbatkan adalah yang menikah sesuai dengan Syariat Islam.

Tidak diterimanya permohonan pembatalan Isbat Nikah no:766 oleh kuasa hukum Ade Aryudi didasarkan pada yuris prudensi bahwa:tidak boleh memperkarakan pernikahan orang yang sudah meninggal,ini menurut kuasa hukum ngawur,karena yuris prudensi tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Tindakan hakim yang menjadikan yuris prudensi sebagai dasar hukum tidak menerima permohonan Kuasa hukum Ade Aryudi adalah diduga perbuatan melawan hukum,dan anehnya,jika yuris prudensi bisa dijadikan dasar hukum seharusnya putusan MA RI No:358/K/AG 2009 16 September 2009 juga dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Isbat Nikah H. Ismayadi No:766

 207 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed