BPI KPNPA RI Minta Kepada Presiden Untuk Merevisi UU Keimigrasian

  • Share

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM-Ketua umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran R I Tubagus Rahmad Sukendar meminta kepada Presiden Jokowi untuk merevisi UU no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sudah tidak relevan lagi mengingat kerawanan Kamtibnas.

Hal itu dikatakan oleh Rahmad Sukendar kepada Media melalui pesan whatsapp, Kamis (20/12/2018). Rahmad meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan revisi Undang Undang Keimigrasian mengingat banyak WNA yang berada di Wilayah NKRI yang memproduksi Narkoba dan ada juga yang melakukan kegiatan intelijen dan semacamnya.

“BPI KPNPA RI lihat banyak WNA tersandung kasus Narkoba bahkan ada yang memproduksikan dan ada juga WNA yang berada di negara kita yang melakukan kegiatan intelijen”, tulisnya.

Rahmad Sukendar juga menghawatirkan kalau kewenangan Kepolisian RI  dalam hal Pengawasan terhadap orang asing seperti tercantum dalam Pasal 14 UU No 2 tahun 2002 perlu kembali di masukkan fungsi Kepolisian RI dalam draft revisi UU Ke Imigrasian dikarenakan hal ini sangat penting pengawasan terhadap orang asing  setelah berada didalam Wilayah NKRI secara Fungsional adalah berada pada Kepolisian RI.

“Hal ini sangat penting sekali karena secara fungsional keberadaan orang asing di NKRI itu harus berada dibawah Kepolisian”, tulisnya lagi.

Selanjutnya masih menurut BPI KPNPA RI, dalam hal pengawasan, Kepolisian RI mempunyai struktur yang besar sampai ke Desa- desa namun kalau Imigrasi petugasnya terbatas jadi tidak mungkin Imigrasi bisa mengawasi kegiatan WNA di seluruh NKRI ini.

“kalau Kepolisian mempunyai struktur yang besar sampai ke Desa-desa jadi mereka bisa memantau gerak gerik WNA yang berada di NKRI sedangkan Imigrasi terbatas, jadi mana mungkin mereka bisa mengawasi gerak gerik keberadaan WNA”, lanjutnya.

Untuk diketahui, beberapa tahun yang lalu sekitar Bulan Maret 2011 dari  BPI KPNPA RI sempat mengajukan keberatan terkait tidak ada lagi kewenangan Polri dalam ke imigrasian dan  bertemu dengan Komisi 3 DPR RI sebelum ada  pembahasan UU  No 2011 dalam pertemuan tersebut dibahas konsekwensi nya apabila Polri tidak dilibatkan bersama Imigrasi terkait pengawasan terhadap orang asing akan berakibat buruk bagi stabilitas nasional NKRI dan kerawanan Kamtibmas di karenakan aparat imigrasi tidak sampai di tingkat desa dan personel nya masih sangat terbatas untuk hal tersebut dari BPI KPNPA RI meminta kepada Pemerintah dapat segera Merivisi UU ke imigrasian..( herman)

 

 911 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *