Close

 

Oleh: Ratna Faeruz, M.Pd. / Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tantangan mendidik anak di era digital semakin berat. Banyak sekali informasi berita, perilaku yang dapat di akses dengan begitu mudah dan tanpa batas oleh siapapun termasuk anak-anak. Menjadi masalah karena banyak diantara informasi, berita dan contoh perilaku-perilaku tersebut diatas, seringkali tidak bersesuaian dengan norma kehidupan yang berlaku maupun tahapan perkembangan yang sedang dijalani oleh seseorang khusus nya anak-anak.

 

Masalah yang ditimbulkan dari distorsi berbagai informasi berita dan perilaku diatas adalah munculnya perilaku menyimpang. Berbagai kenakalan remaja seperti perkelahian, tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan pergaulan seks bebas adalah efek yang secara nyata menunjukan terjadinya perilaku menyimpang.

Dampak dari berbagai perilaku menyimpang ini tidaklah berhenti sebatas pada si pelaku, namun memberikan multiplayer effect yang luar biasa dalam tatanan kehidupan social masyarakat secara luas, dan dalam jangka panjang.

Saat ini yang sedang mendapatkan perhatian serius karena semakin memprihatinkan adalah fenomena perkawinana anak. Deputi Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin mengatakan, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi (Republika, 19 November 2018). Rosalin meyakini bahwa tingginya angka perkawinan anak akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusa (IPM) dan Indeks Keamanan Kemiskinan (IKK).

Memperhatikan kondisi yang berkembang, Kementerian PPPA, terus berupaya menyusun program untuk menekan angka perkawinan anak. Kementerian PPPA mengharapkan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah untuk turut serta meningkatkan perlindungan anak dari perkawinan anak.

Lebih lanjut ditegaskan,Karena multi player efeknya yang begitu panjang dan meluas, Pemerintah mengharapkan seluruh stakeholder terlibat dalam upaya pencegahannya.

Perkawinan anak akan secara langsung berpengaruh terhadap kesiapan menikah pasangan. Secara fisik organ-organ reproduksi pasangan perkawinan anak tentulah belum berkembang sempurna, sehingga jika terjadi kehamilan maka akan termasuk dalam resiko tinggi yang mengancam pada keselamatan nyawa ibu dan bayinya, atau minimal memicu terjadinya kecacatan fisik permanen bagi bayi yang dilahirkan.

Secara psikis tentulah lebih belum siap. Seorang anak terpaksa menjadi ayah atau ibu dikala dia sendiri secara maturasional belum siap.

Mereka belum mengerti tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang baik. Secara social tentulah mereka belum mengerti peran dan tugasnya masing-masing dalam keluarga. Bagaimana seharusnya mereka menatalaksana keluarga belum dipahami.

Secara spiritual keagamaan juga tentu pasangan perkawinan anak belum mengerti bagaimana tata cara berhubungan suami istri yang baik, bersuci dari junub, dan mendidik anak dengan baik.

Berbagai komplikasi masalah dari minimnya kesiapan menikah ini jika dibiarkan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang lemah sejak dari keluarga.

Beberapa berita tentang perkawinan anak di berbagai daerah harus dipandang sebagai fenomena gunung es.

Kasus perkawinan anak yang tak terlihat dan tidak diberitakan tentulah lebih banyak dari yang tampak dan muncul ke permukaan. Jika dibiarkan terus menerus tanpa dicari akar masalah dari munculnya perkawinan anak ini menghancurkan bangsa ini secara perlahan.

Jika beberapa kalangan menyebut factor ekonomi adalah yang paling dominan menjadi penyebabnya, tentu untuk saat ini sudah tidak lagi relevan. Faktanya ditemukan, perkawinan anak saat ini bukan lagi hanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan ekomomi keluarga sehingga menggadaikan anak gadisnya untuk dinikahi para juragan sebagaimana jaman dulu. Perkawinan anak yang saat ini marak terjadi tak lagi memandang latar belakang ekonomi keluarga.

 

Ditemukan anak-anak dari kalangan ekomomi menengah keatas juga menjalani perkawinan anak. 

Dapat diamati bahwa sebagian besar penyebab perkawinan anak saat ini adalah karena perkembangan kejiwaan dan maturasional anak yang lebih cepat dan tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Anak-anak saat ini (dari usia SD atau bahkan TK) sudah mulai akrab dengan istilah pacaran. Sering kita jumpai disekolah, anak-anak TK atau SD terlebih SMP dan SMA  mulai pacaran.

Mungkin bagi mereka anak TK atau SD makna pacaran pada awalnya sekedar saling sayang dengan teman lawan jenisnya. Namun lama-kelamaan sebagaimana yang diajarkan dalam berbagai sinetron, video clip lagu maupun lirik lagu, mereka mulai mengenal pelukan, ciuman, peting hingga making love (ML). Mengapa sinetron? Ya, karena sinetron adalah yang paling sering ditonton dalam keluarga. Sinetron sudah menjadi tontonan wajib harian bagi sebagian besar keluarga di Indonesia.

Ada perkembangan perubahan konten sinetron yang tidak terkendali dan secara nyata mengajarkan perilaku pacaran secara konsisten kepada generasi penerus bangsa.

Pola tayangan yang ada juga semakin hari semakin dini targetnya. Jika dulu pada awal tahun 90-an kita mendapati sinetron yang mengandung konten pacaran-pacaran adalah sebatas seperti sinetron Catatan Si-Boy dan Lupus yang diperankan oleh mahasiswa kuliahan dan anak SMA, maka kian hari contoh yang diberikan dalam sinetron adalah anak SMU pacaran (sinetron Cinta SMU), anak SMP pacaran  (Senandung Masa Puber),  anak SD pacaran (Bulan dan Bintang), dan berbagai judul sinetron lainya yang mengajarkan pacaran sejak dini. Anak-anak akan mencoba meniru (imitasi) dan menjadikan dirinya identik (identifikasi) dengan bitang sinetron yang dia sukai setiap hari. Jika situasi ini tidak segera ditangani dengan tepat, maka makin lama tentu akan semakin mendorong anak-anak Indonesia untuk pacaran sejak dini dan berujung pada perkawinan anak.

Kerja penyelesaiaan masalah ini tentulah tidak bisa parsial. Harus ada upaya komprehensip dan integral seluruh stakeholder yang ada. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menyatukan gerak langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mementerian Agama, Kementerian PPPA, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Khusus kepada Keminfo dan KPI, ketegasan sikap untuk memastikan tayangan yang berkualitas bagi keluarga Indonesia sangatlah dinantikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!