Pengerjaan Gedung dan Prasarana Penunjang Pertanian Tanpa Papan Proyek

  • Share

PANGKALPINANG, DETEKSIONLINE.COM–Proyek pembangunan Gedung dan Prasarana Penunjang di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD) Balai Benih yang berlokasi di Desa Pelempang Jaya Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dikerjakan tanpa memasang Papan Nama Proyek.

 

Hal itu terpantau Deteksi Online pada Selasa (30/10/2018) disaat Deteksi Online laksanakan giat investigasi kelapangan dengan ditemani beberapa rekan dari Media dan didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Benih Pertanian drh. Junaidi.

Terlihat proyek pembangunan Gedung dan Prasarana Penunjang di UPTD Balai Benih yang sedang dalam tahap pelaksanaan itu dengan realisasi lebih kurang progres pekerjaan sekitar 60 persen tersebut tanpa Papan Nama Proyek, yang ada hanya Selembar print surat perjanjian yang diletakkan di tanah dan tertutup kayu material.

PPK drh. Junaidi juga mengaku tidak mengetahui kalau tidak ada Papan Nama Proyek, Junaidi juga mempertanyakan hal iti kepada tukang tembok yang sedang bekerja, ” Papan Proyeknya mana pak”, tanya Junaidi kepada tukang tembok, Selasa (30/10) di lokasi UPTD Balai Benih Desa Pelempang.

Sementara itu Heryanto Sekretaris LSM Gebrak Babel saat diminta tanggapannya terhadap permasalah itu di sebuah Warkop di Sungailiat, ada dua peraturan yang dilanggar oleh PPK proyek Pembangunan Gedung dan Prasarana Penunjang Pertanian itu yaitu meliputi, Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“(Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Perpres 70 tahun 2012 dan Undang – Undang KIP ,” Ungkap Heryanto, Rabu (31/10).

Menurut pemerhati dalam hal masalah-masalah terkait tindak pidana korupsi di Babel itu , papan nama proyek merupakan informasi proyek itu yang bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” tuturnya lagi.[roby]

 

 

 466 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *