Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Sidang penyerobotan lahan Pulau Pari berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (9/10/2018) siang. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Suryana menolak pledoi Sulaeman.

 

“Saksi Surdin yang dihadirkan tidak bisa dianggap. Sebab Surdin merupakan terdakwa juga,” kata Arif Suryana di hadapan Hakim Ketua, Ramses Pasaribu.

 

Sebelumnya, terdakwa Sulaeman dituntut Setahun enam bulan lantaran dianggap secara sah melakukan penyerobotan lahan 4.999 meter milik Pintarso. Sulaeman sendiri kemudian merasa keberatan dan mengajukan Pledoi minggu lalu.

 

Dalam menanggapi Pledoi melalui Repliknya. Arif melihat penolakan yang dilakukan kuasa hukum terdakwa Sulaeman tak ubahnya menginginkan Sulaeman bebas hukum. Ia tak setuju dengan keberatan Kuasa Hukum Sulaeman yang melihat saksi tidak datang.

 

“Kami tidak sependapat atau sangat mengada-ada atau tidak masuk akal. Dengan kata lain, ini merupakan rekayasa dengan memutarbalikkan fakta persidangan atau hanya permainan kata-kata dari penasihat Hukum,” ucap Arif yang melihat hal ini sebagai upaya untuk menyesatkan majelis hakim.

 

Arif yang kala itu menjadi Jaksa pengganti, melihat justru keterangan Surdin dan Tasim yang tidak bisa dimasukkan dalam keterangan saksi meringankan. JPU melihat keterangan keduanya tidak bisa dilakukan karena sebagai Terdakwa.

 

“Surdin dalam perkara ini adalah tersangka yang belum tertangkap. Artinya kehadiran Surdin dalam persidangan ini bukan sebagai saksi melainkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, keterangan Surdin juga tidak dibenarkan oleh Undang undang yang berlaku pasal 168 huruf a KUHAP,” tegasnya.

 

Termasuk soal sertifikat hak milik no 253, surat pemberitahuan pajak terhutang PBB Pedesaan dan perkotaan tahun 2015 yang diketahui tidak ditandatangani oleh terdakwa. Surat itu mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Sulaeman.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!