Close

WONOGIRI, DETEKSIONLINE.COM – Demi teguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Anggota MPR-DPR RI Hj Endang Maria Astuti menggelar sosialisasi “Empat Pilar”, yang bertempat di hotel Sunan, Senin (10/9/2018) lalu.

Acara bertajuk kebangsaan tersebut di sambut baik oleh para peserta dan tamu undangan. Manfaat mengelar kegiatan ini adalah benar-benar sebagai bekal dan pemahaman untuk dapat mengimplementasikan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Acara Sosialisasi Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945, NKRI yang begitu penting ini dihadiri oleh para masyarakat, tokoh lintas agama,tokoh Masyarakat, pemuda, generasi penerus bangsa yang diandalkan pondasi Bangsa.

MPR akan melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem presidensial, serta perubahan dengan cara adendum.

“Dalam acara ini, ada usulan dari sosialisasi agar konstitusi kita kembali ke GBHN (Garis besar haluan Negara).dan tetap mempertahankan UUD (undang-undang dasar 1945). karena faktanya UUD yang di amandemen justru menjadikan demokrasi yang kebablasan.dan carut marut usulan yang diterima untuk masukan dari peserta acara sosialisasi empat pilar,” jelas Endang Maria Astuti wanita yang selalu bersahaja tersebut kepada Deteksionline.com.

Lebih lanjut ia megaskan, para perserta Sosialisasi empat pilar yang hadir.Selain itu usulan untuk pemilihan Presiden dan Kepala daerah seperti Gubernur, wakil gubernur. walikota dan bupati untuk di pilih oleh DPR.

“Tentunya kondisi saat ini, baik Pilkada dan Pilpres yang akan di gelar pada bulan April 2019 mendatang. nantinya secara langsung justru dapat memantik permusuhan dan di khawatirkan. Sehingga disintegrasi Bangsa tak terelakan, padahal hanya karena persoalan Sepele dan remeh temeh. Yang seharusnya tidak muncul  justru seringkali  jadi polemik,” ungkapnya.

Menurut pandangannya, Anggapan masyrakat dulu di pilih langsung gunanya adalah untuk  menghindari korupsi.Ternyata  malah kekeliruan besar yang ada saat ini.

“Banyaknya oknum-oknum kepala daerah yang terlibat dalam persoalan korupsi ini berkat penyelengara pemilihan langsung Kepala Daerah dalan kontestan Pilkada. Tentunya kami berharap agar kedepan penyelengaraan pemilihan kepala daerah agar dapat dikembalikan seperti dahulu yang dapat memilih dan dipilih oleh DPRD setempat,” harapnya. (Budi Setiawan)

Editor : Yori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!