Close



Hero Indarto, Divisi Hukum ICC


JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM: Sengketa tanah antara Zein Badjabir dan CV. Java Trunk Company (JTC), dianggap telah selesai menyusul penolakan MA-RI terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan CV JTC.

Menurut informasi diperoleh Deteksionline.com dan Amunisinews.co.id putusan PK tersebut keluar pada 17 Mei 2018, yang isinya menolak permohonan PK dari Pemohon PK/ CV. Java Trunk Company.

Hal ini dibenarkan Kepala Divisi Hukum Indonesia Crisis Center (ICC) Hero Indarto, SH di Jakarta, Kamis (16/8). “Putusan PK itu menolak permohonan PK CV JTC. Artimnya, persoalan sudah selesai,” kata Hero Indarto didampingi Ketua Umum ICC HR Djoko Sudibyo, SH.

ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta, yang bergerak dalam rangka penegakan hukum (terutama pemcegahan korupsi).

Lembaga ini telah menerima keluhan / pengaduan Zein Badjabir CS berdasarkan surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2018 mengenai adanya pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/ Kelurahan Krembangan atas nama sdr. Zein Badjabir Cs

ICC kemudian bergerak, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan negara.

“Berdasarkan hal-hal tersebut dengan melihat data-data dan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan diatas, kami mohon Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Kiranya dapat memerintahkan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk dapat mengangkat blokir terhadap Sertifikat HGB nomor: 01156/Kelurahan Krembangan Selatan karena saat ini sudah tidak ada dasar hukum yang menghalangi proses peralihan atas tanah berdasarkan Sertifikat HGB nomor: 01156/Kelurahan Krembangan Selatan atas nama pemohon,” tandas Hero Indarto.

Selain membuat pernyataan pers, ICC juga mengajukan permohonan pencabutan blokir tersebut kepada Menteri ATR dan BPN Sofjan Djalil melalusi surat nomor: 308/ICC/SRT/VII/2018 terrtanggal 24 Juli 2018. “Surat tersebut sudah kami kirim,” tambah HR Djoko Sudibyo.

Berlarut-larut
Proses pencabutan blokir terhadap sertipikat ini dinilai oleh Hero Indarto sangat berlarut-larut, padahal sebelumnya mereka sudah mengirim Surat Pemohon Tertanggal 22 Desember 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II perihal Permohonan Cabut Blokir terhadap Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/Kelurahan Krembangan.

HR Djoko Sudibyo SH, Ketua Umum ICC

Ada pula Surat Pemohon tertanggal 25 Januari 2018 Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, perihal Rekomendasi Pencabutan Blokir atas Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/ Kelurahan Krembangan.

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tartanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Pencabutan Blokir atas Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/ Kelurahan Krembangan.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tertanggal 25 Maret 2018 perihal: Penyampaian informasi terhadap permohonan rekomendasi pencabutan Rekomendasi Pencabutan Blokir atas Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/ Kelurahan Krembangan Selatan.

“Kami juga sudah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 101/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 29 Desember 2017 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menerangkan Bahwa Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 9 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 62/B/2017/PT.TUN. SBY tertanggal 23 Mei 2017. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 428 K/TUN/2017 tertanggal 12 Oktober 1017 telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewijsde),” ujar Hero Indarto

Semestinya, kata Hero Indarto, menyusul penolakan Pemohon PK/ CV. JTC sudah selesai. Terhadap perkara pidana dan perdata yang sedang berjalan sesuai informasi yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sampai saat ini tidak ada satupun perintah dari pengadilan untuk diletakkan sita jaminan atas Sertifikat HGB Nomor: 01156/Krembangan selatan.

“Jelaslah di sini pemilik atas obyek tanah dan bangunan dengan luas 935 M2.berupa gudang yang terletak di Jalan Kasuari Nomor 23 Surabaya dengan bukti hak berupa SHGB Nomor : 01156/Kel. Krembangan Selatan adalah pemohon (Zein Badjabir,” tegas Hero.

Apalagi, jelas Hero, jika melihat pasal 126 Jo. 127 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ayat (4) Catatan mengenai Perintah status quo tersebut pada yat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan Sita Jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kelapa Kantor Pertanahan.

“Sekali lagi, berdasarkan hal tersebut kami minta Menteri ATR/BPN mencabut blokir tersebut, demi terselenggaranya penegakan hukum,” kata Hero dan diiyakan oleh Djoko Sudibyo di akhir keterangannya.

Surat permohonan pencabutan blokir itu ditembuskan pula kepada Presiden Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!