by

Penyelesaian Konflik Pulau Pari, Nelson : Segala Upaya Sudah Kita Tempuh

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM, Penetapan status terdakwa pada warga Pulau Pari yang menyerobot lahan milik PT Bumipari Asri disayangkan oleh kuasa hukum, Nelson Nikodemus. Seharusnya, kasus tersebut diseret ke ranah perdata, bukan pidana.

Sejumlah tahapan diakui oleh Nelson sudah ditempuh. Salah satunya dengan mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kalau misalnya bukti, supaya Sulaiman ga bersalah. Itu tadi kita sudah tanyakan, bagaimana mekanisme penyelesaian konflik pertanahan di badan pertanahan nasional. Ada disitu peraturan mentri no 11 tahun 2016,” jelas Nelson di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin(13/8).

Menurut Nelson, kliennya sudah mengajukan proses gugatan tadi ke BPN. Namun, pihaknya menemui jalan buntu. Ia malah menuding BPN tidak menggubris pengajuan warga Pulau Pari tersebut.

“Warga termasuk Sulaiman udah mengajukan itu. Tapi ga digubris. Kalau sudah mengajukan itu, kasus ini lebih ke perdata,” ungkapnya.

Ia juga menuding, pihak BPN telah mengeluarkan sertifikat meski ditemui banyak kejanggalan. Salah satunya, tidak ada KTP pemilik lahan pertama, surat penguasaan fisik, tidak ada pengukuran lahan.”Ada banyak hal yang dikemukakan warga dan Sulaiman dengan mekanisme Permen tadi tapi gak digubris,” kata Nelson kembali.

Tidak hanya itu, Nelson juga menyebutkan jika saksi yang dihadirkan tidak jelas asal usulnya. Pertanyaan Majelis Hakim terhadap Saksi dari BPN, Didi Sudari lebih kepada opini dan pendapat.

“Hakim itu kadang gak jelas juga. Saksi itu ga boleh ditanya soal pendapat dan beropini ga boleh. Saksi juga gak jelas, itu saksi apa ahli,” imbuhnya.

Meski begitu, Didi Sudari, staf bidang sengketa BPN Jakarta Utara menerangkan, sesuai sertifikat nomor 253 pemilik sah lahan seluas 4.999 m2 adalah Suwandono Adjanto dan ahli waris yang lain.

“Kalau melihat sertifikat nomor 253 nama Suwandono dan beberapa orang tadi adalah pemilik sah lahan tadi majelis,” ujar Didi.

Terlebih, jika memilik surat pengukuran lahan yang dimiliki BPN, Didi meyakinkan Majelis Hakim, Ramses Pasaribu jika ada bangunan yang berdiri di lahan tadi.” Tapi di dalam surat ukur ada pekarangan dan beberapa bangunan yang berdiri di lahan tersebut, “tegasnya.

60 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed