Close

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengharapkan  pemanfaatan dana desa dapat menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan antar desa.

Karena itu, Menteri menekankan agar prioritas penggunaan dana desa dititik beratkan pada dua hal, yakni pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah sudah mengucurkan dana desa dalam jumlah sangat besar. Pada periode 2015-2017, dana yang ke desa mencapai Rp 287,44 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 107,46 triliun.,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sarasehan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa di di GOR Ken Arok, Kota Malang, Rabu 1 Agustus 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa diikuti sejumlah camat dan kepala desa dari Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan dan dari wilayah kerja Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Kota Malang serta beberapa kabupaten di Sulawesi.

Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, alokasi dana desa yang dikucurkan ke desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, beras prasejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pemanfaatan dana desa melalui skema cash for work diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.,” kata Menteri.

Untuk itu, Kemendagri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat pemerintah daerah dan perangkat desa. Pemerintah juga melakukan diseminasi pengelolaan keuangan desa dengan harapan penyaluran dan penggunaan dana desa tepat sasaran.

Untuk program padat karya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip swakelola dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Prinsip swakelola menekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara mandiri oleh desa. Berikut menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat dan minimal 30 persen dana desa di bidang pembangunan digunakan untuk pembayaran upah. Selain itu mengoptimalkan bahan baku lokal.

Sasaran program padat karya tunai adalah rumah tangga miskin, penerima PKH dan setiap anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang mencari pekerjaan. Dalam prosesnya, kepala desa diharuskan menyampaikan pelaksanaan program dalam laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa.

“Kepala desa harus mengawasi langsung serta memastikan ketepatan sasaran program padat karya tunai,” pesan Menteri Tjahjo.

Bersama sekretaris desa, Mendagri meminta kepala desa mengkoordinasikan pekerjaan antar pelaksana pekerjaan dan menghitung persentase dana desa yang terserap dalam program padat karya tunai. Berikut melaporkan dana desa yang terserap dari program ini.

Tjahjo juga berpesan kepada seluruh camat agar turut mengawasi dan mendampingi desa dalam memastikan ketepatan sasaran program padat karya tunai di desa. Pastikan pula bahwa penyelesaian perubahan kegiatan yang semula dikerjakan penyedia menjadi pekerjaan yang dikerjaan secara swakelola.

“Kami minta camat mengawasi dengan cermat, pastikan batas minimal anggaran dana desa yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan,” imbaunya.

Sinergitas Positif

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur dua periode, Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo menyampaikanbahwa  acara sarasehan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, ini diikuti oleh institusi terdepan dalam sistim pemerintahan Negara Indonesia.

Menurut Pakde, sasarannya untuk meluruskan hirarki pemprov, Pemkab, Pemkot dan Desa yang merupakan ranah Menteri Dalam Negeri,.

Masih menurut Pakde, Perangkat Desa dan PKK merupakan struktur pemerintahan desa yang berada dibawah bimbingan Camat, oleh karena itu dia mohon kepada Menteri Dalam Negeri, berikan kewenangan yang lebih luas kepada Camat didalam melaksanakan tugasnya.

Camat harus memiliki teritorial atau otoritas sebagaimana Kapolsek dan Koramil, ini sangat penting, sehingga seorang camat dapat melakukan tindakan tindakan pencegahan dini terhadap sebuah kejadian di wilayahnya. “Daun jatuhpun camat harus tahu. Camat harus betul – betul menguasai kondisi ekonomi masyarakatnya, potensi di wilayahnya, serta grafik status sosial masyarakatnya,” ujar Pakde Karwo.

Di Jawa Timur, katanya, ada 232,756 perempuan yang statusnya single parent (janda), Pemprov Jatim  mempunyai program ekonomi perempuan yang khusus dijalankan oleh kaum single parent, karena, ketika sebuah rumah tangga ditinggalkan kepala keluarganya, maka status sosialnya akan turun, pendidikan, kesehatan dan ekonominya harus mendapat perhatian.

Sejatinya, arah penggunaan dana desa harus difokuskan pada pembangunan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan yang tentu berdasarkan arah kebijakan Kemeterian Desa.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan, pengembangan produk desa seperti Bumdes, embung desa dan sarana olahraga desa, harus terus ditingkatkan.

“Pelaksanaan dana desa di Jawa Timur pada tahun 2017, sebesar Rp 6,3 triliun,” ujar Sukarwo yang disambut tepuk tangan peserta.

lebih jauh Sukarwo menjelaskan, dari 7724 desa, di Jatim, dana desa yang terserap pada Desember 2017, mencapai 99,96% dan  88,44% nya sudah digunakan untuk pembangunan Sarpras desa.

Para Kades masih senang dengan pembangunan infrastruktur, sedang  untuk pemberdayaan desa hanya 6,5%, untuk penyelenggaraan pemdes 4,5% dan 0,96%nya digunakan untuk pembinaan masyarakat,sambungnya.

Kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kapasitas aparatur pemdes, pembangunan Infrastruktur 24% lebih tinggi daripada pemberdayaan masyarakat, kami usul kepada Menteri agar mengalokasikan 50% anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa, dan 50%  untuk infrastruktur yang diserahkan kepada Desa, namun dalam pelaksanaannya ada sepesifik grand, agar pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi menjadi prioritas.

“Inilah hasil evaluasi kami di Jawa Timur, sarana pertanian harus menjadi prioritas, karena 29 Kabupaten di Jatim dan satu kota di Batu merupakan wilayah  agraris, pengadaan embung, bibit, kredit tepat guna dan pengelolaan produk pertanian harus menjadi skala prioritas.

Dia juga mengklaim memiliki catatan desa berprestasi, dari 7724 desa sudah berdiri 4025 bumdes, dan  sebuah desa di Desa Umbul damar, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar telah mengalokasikan dana Rp760 juta untuk Bumdes, ada juga desa wisata.

Bumdes Sumber Sejahtera di Ds. Pujon kidul, Kc. Pujon Kb. Malang, telah mempunyai Pendapatan 3-5 M pertahun, begitu juga Bumdes Maju makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan  Kanigoro Kb Blitar, Desa Karang sono Kabupaten Blitar telah berhasil mempunyai pendapatan yang signifikan.

“Inilah desa desa berprestasi, oleh karena itu saya berterimakasih kepada Mendagri yang telah mengucurkan dana kepada 153 desa yang masing  masing memperoleh dana Rp50 juta,  berupa bantuan modal untuk percepatan pengurangan kemiskinan, selain itu kami memberikan dana hibah 75  juta kepada 699 desa secara bergilir,” pungkas Sukarwo.

Lebih dari 3.000 Peserta

Nata Irawan, Dirjen Dina Pemdes menyampaikan bahwa sarasehan iniini merupakan folow – up dari rakornas di Jakarta yang dilanjutkan dengan launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang digelar di Balai Besar Pemerintahan Desa Bandar Lampung dan diteruskan dengan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada 18 Juli di Yogya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengharmonisasikan pemerintahan Desa dan Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPD),

Selain itu, sarasehan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga bertujuan meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi  pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di desa serta untuk membangun sinergi antara para penyelenggara pemerintahan desa dan LPD, katanya.

Peserta lebih dari 3.000. Ini semua berkat kerja keras gubernur, camat dan bupati didalam mengkoordinir peserta.

“Kami juga menghadirkan narasumber berkompeten dalam sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada kali ini yaitu: Dirjen  Kemendes, Bapennas, Univ Brawijaya, Direktur BPJS. Kami berharap, sarasehan yang kami gelar ini mampu meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintahan Desa, menigkatnya kompetensi pelaksanaan tupoksi pemeran kelembagaan yang ada di Desa sehingga terbangunnya sinergi antara penyelenggara pemerintahan desa dan LPD,” ujar Dirjen Bina Pmerintahan Desa Kemendagri ini.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!