Close

PROBOLINGGO, DETEKSIONLINE.COM:  Peraturan tentang pemetakan zonasi dalam proses seleksi calon peserta didik baru yang lebih memprioritaskan jarak tempat tinggal dengan tempat sekolah menuai kecaman keras dari para orang tua siswa.

Hal ini dipicu karena banyaknya anak yang tidak di terima oleh pihak sekolah terbentur oleh aturan zonasi yang telah di tetapkan.

Alasan para orang tua siswa ini bukanya tidak beralasan,menurut mereka peraturan tersebut tidak diimbangi oleh kesiapan pihak Disdikpora sebagai penyelenggara penerimaan siswa baru.

Kecaman dan protes tentang aturan zonasi ini  bukan hanya terjadi di salah satu wilayah saja, tak ayal kekecewaan para orang tua ini terjadi di berbagai wilayah kota/kabupaten.Begitu juga dengan  apa yang terjadi  di Disdikpora kota Probolinggo, para orang tua banyak yang permasalahan aturan zonasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Selain masalah zonasi,disdikpora kota Probolinggo juga menuai kecaman keras dengan menerbitkan peraturan wali kota (perwali no 61 2018 )yang menyatakan bahwa setiap siswa yang mau mendaftar sekolah harus menyertakan bukti foto copy kartu keluarga yang di legalisasi oleh Kepala Desa atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karena hal ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018.

Perwali inilah yang membuat para orang tua siswa merasa kecewa,menurut salah satu warga (calon walimurid) Kota Probolinggo dirinya merasa kecewa karena cucunya tidak bisa diterima ketika melakukan pendaftaran calon siswa-siswi didik baru disalah satu Sekolah Dasar Negeri kota probolinggo.

Saat beberapa awak media mencoba konfirmasi salah satu warga (calon walimurid) dirinya merasa keberatan dengan terbitnya perwali tersebut dikarenakan cucunya bernama M.Barriz zidan (7), tidak bisa diterima disaat melakukan pendaftaran calon peserta siswa-siswi didik baru sekolah Dasar di karenakan kartu keluarga yang di jadikan syarat pendaftaran tidak memenuhi syarat.

Pihaknya menyampaikan alasan tidak diterima karena persyaratan foto copy kartu keluarga/asli masih baru dibawah 6bln. “KK baru yang diterbitkan dispendukcapil ini seakan-akan tidak di akui oleh Dispendik Kota Probolinggo,” ucapnya dengan wajah kesal.

Ditambahkan lagi perwali yang telah di terapkan dan diberlakukan pihak sekolah dan Dinas pendidikan Kota Probolinggo menurutnya tumpang tindih dengan permen yang mengatur tentang ke absahan kartu kartu keluarga yang telah diterbitkan oleh instansi terkait.

Tumpang tindihan inilah yang akan ditindak lanjuti dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan. “Terkait perwali tersebut saya akan melakukan upaya hukum dengan  mempraperadilkan dikdispora sebagai penyelenggara atas legal stending kartu keluarga yang baru, biar masyarakat jelas,” ucap Duwi (calon walimurid).

Tanggapan juga disampaikan oleh pengamat peduli pendidikan kota Probolinggo,menurut Joko persyaratan dengan membawa KK asli/foto kopy adalah langkah baik untuk proses (PPDB) dalam lingkup zonasi, namun yang disayangkan olehnya bahwa pemberlakuan perwali oleh pihak dinas pendidikan Kota Probolinggo dengan menyatakan KK yang sudah melewati masa 6bln, ini membuat rancuh sehingga masyarakat akan menilai KK baru yang belum menempuh masa 6bln tidak mempunyai legal standing,” jelasnya.

Masih lanjutkan Joko bahwa Dinas pendidikan Kota Probolinggo diharapkan bisa bijak dalam melakukan segala kebijakan sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, otomatis pelayanan menjadi prima dalam lembaga pendidikan, dirinya juga menyayangkan kalau masih ada kesulitan dalam proses pendaftaran sekolah.

“Ingat anak cucu kita adalah penerus bangsa ini, dia wajib mengunyah pendidikan demi masa depan bangsa,”ujar joko.

Menurut Pihak Dinas pendidikan Kota Probolinggo dalam menanggapi adanya keluhan dari salah satu warga, pihak Dispendik Kota Probolinggo sudah membentuk tim khusus verifikasi agar pelayanan di lembaga pendidikan bisa maksimal tentang domisili.

“Kalau masalah KK baru dibawah 6bln pihaknya menjalankan tugas sesuai dengan perwali No 35 th 2018 dan disempurnakan No 61 th 2018. untuk keabsahan KK baru harus menempuh 6bln agar lebih masuk dalam peraturan PPDB,” jelas Budi.

“KK baru tetap di akui namun pihak Dinas pendidikan Kota Probolinggo memberikan solusi dengan membawa dokumen pendukung seperti KK lama, atau surat keterangan dari kelurahan setempat, sehingga sekolahan/Dispendik bisa menerapkan peraturan walikota probolinggo,”pungkasnya.(kmr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!