by

Gelar Rakornas, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Sinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

 

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM-Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk membahas isu strategis, yakni peningkatan kapasitas pemerintah desa dan penguatan padat karya. Terselenggara selama dua hari di Jakarta, 13-14 Mei 2018 dihadiri lebih dari 3.000 perwakilan desa dari 34 provinsi di Tanah Air. Acara puncak Rakornas dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di JIExpo Kemayoran.

Rakornas ini salah satu upaya Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk mensinergikan antara kebijakan dan kegiatan pemerintah pusat dengan daerah. Bertujuan semua langkah terintegrasi, efektif, dan efisien demi mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta melayani. Oleh karena itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes, Nata Irawan, menekankan kepada aparatur desa untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014. Jika hal itu dilaksanakan, Ungkap Nata, persoalan yang kerap dihadapi oleh aparatur desa dapat terselesaikan secara bertahap.

“Aturan main sudah ditetapkan sedetail mungkin. Jikalau memang dilakukan oleh teman-teman di desa, saya yakin perlahan sedikit demi sedikit persoalan di masing-masing daerah akan terselesaikan. Mengingat banyak sekali kepala desa yang belum memahami aturan seutuhnya, kenapa demikian? Terkait jumlah desa kita sangatlah luas, yaitu 74.957 desa,” ungkapnya.

Dengan jumlah yang besar itu, tentu berbagai tantangan dihadapi dalam sisi penyerapan anggaran, penerapan, dan hasil implementasi yang berbeda di setiap desa. Menurut Nata, kapasitas sumber daya manusia dari beragam latar pendidikan dan budaya termasuk persoalan yang mendasar. Untuk itulah, Nata bersama seluruh staf Ditjen Bina Pemdes terus melakukan beragam upaya, termasuk pelatihan secara terpadu dan pemerataan pelatih-pelatih yang telah mengantongi sertifikat.

Nata juga menegaskan tujuan digelarnya Rakornas ini adalah untuk menginformasikan dan mensinergikan kebijakan program penyaluran dana desa, sebagai salah satu upaya pemerataan kesejahteraan di berbagai desa-desa di Indonesia. “Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, langkah-langkah penyerapan bantuan dana desa dilakukan dengan beberapa hal. Antara lain pengerjaannya memberdayakan masyarakat desa, menggunakan bahan material lokal desa, bertujuan mempercepat perputaran uang desa dan berujung menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa,” Nata menjelaskan.

Ketika menghadiri Rakornas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada peserta rakornas untuk menggunakan dana desa yang telah dikucurkan pemerintah digunakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut semata-mata demi membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat khususnya di desa. Jokowi juga merinci dana yang diberikan kepada desa sebesar Rp 20 triliun pada 2015, jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp 47 triliun. Sementara pada 2017 naik menjadi Rp 60 triliun. Target anggaran dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun. Totalnya mencapai Rp 187 triliun.

“Saya menginginkan pengelolaan dana tersebut didorong ke desa, supaya ada perputaran di lingkup desa, kecamatan hingga kabupaten,” harap Jokowi. Ia pun menguntai harapan, “Saya titip penggunaaan anggaran desa Rp 187 triliun, jangan sampai kembali ke Jakarta,” ujarnya. (tim)

 

61 total views, 3 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed