Close

IMG_20180320_132119

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mutlak dimiliki oleh setiap kendaraan legal yang lalu lalang di jalanan ibukota. Namun jika proses penerbitan yang terlalu lama maka sudah tentu menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi konsumen.

Atas dasar keluhan konsumen tersebut,Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Polri menindak tegas para dealer atau showroom yg memperlambat proses penerbitan STNK dan BPKB kendaraan baru hingga satu bulan sampai 6 bulan.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengaku, pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang membeli kendaraan baru dari dealer. Karena pembuatan STNK harus menunggu sampai satu bulan sedangkan BPKB 3 bulan bahkan sampai 6 bulan.

Edison mencontohkan PT Srikandi Diamond Motors yang terletak di jln Pos Pengumben, hingga satu bulan warga yang membeli mobil Mitsubhisi tipe expander blum juga memperoleh STNK.

Sedangkan PT Kartika Berkat Abadi dealer motor di jln Samanhudi Jakarta Pusat menetapkan pengurusan BPKB selama 6 bulan seperti yang tertera dalam surat jln pengiriman kendaraan yang dibeli oleh warga.

Dealer baru menyerahkan kendaraan dan STNK sebulan setelah pembayaran lunas. Sehingga total waktu untuk memiliki dokument kepemilikan kendaraan yang sah selama tujuh bulan.

Pihak dealer selalu menyebut proses penerbitan stnk dan BPKB itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Samsat Polda Metro.

“Padahal kita tahu bahwa pihak Ditlantas Polda Metro memastikan proses penerbitan STNK baru hanya membutuhkan waktu 2 -3 jam sedangkan BPKB hanya memerlukan waktu 1 jam,” tegas Edison Siahaan dalam rilis tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Edison, praktik yabg dilakukan pihak dealer dengan memperlambat proses pembuatan STNK dan BPKB kendaraan baru adalah perbuatan yang menimbulkan stigma buruk terhadap pelayanan Polri. Padahal polri selalu berupaya mewujudkan inovasi seperti samsat keliling, gerai samsat hingga samsat online.

Edison mengatakan, bila ada okknum anggota polri yang terlibat dlm praktik tersebut hendaknya segera ditindak. Agar tidak dituding sebagai seorang pemimpin yang tak memiliki kompentensi mengawasi anggotanya.
Begitu juga terhdap pihak dealer harus ditindak.

“Tindak tegas yang terlibat siapapun dia. Jika tidak ingin disebut ada persekongkolan antara oknum pejabat Ditlantas dengan pihak dealer,” imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!