Close

timthumb

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM:Sekretaris NCB Interpol Indonesia Polri, Kombes Pol Eko Sudarto mengatakan, Polri menjamin investor asing dan pengusaha dalam negeri yang ingin menanamkan modal usahanya di bidang pertambangan dari pihak-pihak tertentu yang ingin merongrong pembangunan program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

Hal itu dikatakan Eko Sudarto dalam acara diskusi berrajuk Pengawalan Investasi Sektor Tambang untuk Mewujudkan Nawacita yang diselenggarakan  Rumah Kamnas, Kamis (22/2/2018).

“Kalau ada yang meronggong terhadap iklim investasi (pertambangan) ini akan tindak tegas,” ujarnya.
Eko melanjutkan, untuk mengawal program Nawacita berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu harus ada jaminan keamanan yang diberikan pihak kepolisian terhadap pemilik modal baik yang bersifat Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pemodal dalam negeri.

Mengganggu jalannya pembangunan terkait dengan investasi pertambangan di dalam negeri sama halnya merongrong progam Nawacita. “Yang kontraproduktif dengan apa yang menjadi sasaran dari sebuah negara pasti kita tindak,” tegasnya.

Menurutnya, investasi pertambangan tidak boleh ada gangguan karena pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu penghasil pajak yang membiayai Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN).

Masyarakat diminta untuk ikut menjaga iklim investasi berjalan berkesinambungan dan mencegah adanya aksi anarkisme. Hal ini penting karena sepanjang tahun 2017 ini saja pemasukan investasi dari sektor pertambangan  cukup besar menyumbang untuk pembangunan, yakni sekitar 35 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Melanjutkan keterangannya Eko mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Polri untuk mengawal dan mengamankan insvestasi nasional di bidang sumber daya alam (pertaambangan) sebagaimana program Nawacita.

“Upaya Polri tentunya sudah kita lakukan, yaitu melakukan upaya Preemtif, Preventif dan Refresif,” ucapnya. Dalam konteks itu, disampaikan Eko, terkait masalah penegakan hukum dan kepastian investasi yang berjalan di sepanjang tahun 2010 telah ditangani sebanyak 257 perkara di bidang pertambangan. “Dari kasus ini ada 367 tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan data empirik itu, makanya, polisi dituntut untuk hadir selama aktifitas pertambangan berlangsung di seluruh Indonesia. “Penegakam hukum itu tidak melalui pada proses yang berada pada ruang hampa. Dia berproses melalui mekanisme yang panjang dan berliku” ujarnya.

Disampaikan, proses model penanganan sebuah kasus mengacu pada due procces model. “Artinya, kalau itu sudah menjadi kasus, ya kita menidaklanjuti dengan langkah hukum kepolisian. Ada penyelidikan, penyidikan,” pungkasnya.

Eko menggarisbawahi intinya polisi hadir bertindak berdasarkan hukum dengan filosofi Toto Titi Tentrem Negara Kerta Raharja. Maknanya adalah bahwa tujuan negara adalah menata masyarakat agar hidup tentram, damai sejahtera sesuai dengan program Nawacita Pemerintahan Jokowi.

“Polisi harus bisa menjamin rasa keamanan para investor asing yang ingin menginvestasikan modalnya di dalam negeri. Polisi harus menjamin itu. Kita menjaga supaya

Scroll UpScroll Up
Share this product!