Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa

  • Share
IMG-20171130-WA0045
Dadang Suwanda,SE,M.M,M.Ak,AK,Ca.

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Secara umum seluruh pemerintahan daerah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan pemerintahan desa banyak mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terbagi menjadi empat kategori yaitu, tingginya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Rendahnya Kinerja,Rendahnya Daya Serap Anggaran, dan Permasalahan Akuntabilitas

Dalam pelaksanaannya ternyata pemerintah pusat, daerah dan desa mengalami permasalahan yang paling dominan adalah dalam rangka pengelolaan keuangan.

“Melalui tema seminar nasional ini mengambil khusus untuk pemerintahan daerah dan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan diminta untuk dapat mewujudkan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik),” ujar Dadang Suwanda,SE,M.M,M.Ak,AK,Ca kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dadang menunjuk indikator Good Governance adalah Apakah hal tersebut dilaksanakan memenuhi ketaatan aturan, dilaksanakan dengan efekif, efesien dan ekonomis, dan bagaimana Akuntabilitasnya (pertanggungjawaban publik).

“Sudah tentu kebijakan yang diambil tujuannya untuk meraih hal-hal yang lebih baik,” ucap-nya.

Disiyalir, banyak pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa yang mengalami permasalahan yang cukup kompleks.

“Oleh karena itu, pada seminar ini, permasalahan tersebut di bahas untuk mengetahui sejauh mana, peluang dan tantangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa guna mencari solusi terbaik dalam pengelolaan keuangan di masa yang akan datang,” terangnya.

Seminar Nasional ini secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Pembicara Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,Akt (Wakil Menteri Keuangan), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Bambang Pamungkas,MBA,Ak,CA, CIMBA (Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI), Ir. Agus Rahardjo, MSM (Ketua KPK), Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika (Dirjen Bina Pembangunan Kawasan Perdesaan-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Dr. Reydonizar Moenek (Wakil Rektor IPDN) serta Rahmadi Murwanto Ak., MAcc, MBA, Ph.D (Direktur PKN STAN). Dan dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota serta pihak terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah perwakilan dari seluruh Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia.

“Kita harapkan dengan adanya penyelenggaran Seminar Nasional ini, maka penyimpangan di tingkat daerah dan desa dapat berkurang. Di dalam era otonomi daerah ini, daerah dan desa dipersilahkan untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan, mencatatat, membukukan dan melaporkan serta memeriksa penyelenggaraan pengelolaan keuangan secara sendiri,” jelas-nya.

Teori menyatakan bahwa semakin tinggi tantangan, semakin tinggi peluang. Kondisi yang dialami oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan desa pada saat ini adalah peluang dan tantangan yang semakin besar.

“Sekali lagi saya katakan melalui seminar ini, maka dapat memberikan solusi terbaik untuk meminimalisir tantangan yang ada sehingga aparatur pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak ada yang masuk ke dalam ranah hukum. Kita pada dasarnya berusaha untuk menghindari aspek hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari,” harapnya. (Budi)

 608 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *