Setnov Jadi Buron KPK, Gardu BTP : Hormatilah Hukum!

  • Share

 

IMG-20171116-WA0021
JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KTP-Elektronik, Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi buruan penyidik KPK. Sebelum beredarnya kabar penggeledahan dan pemanggilan paksa terhadap Setnov, KPK telah beberapa kali melakukan pemanggilan namun selalu terbantah oleh kuasa hukumnya.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik yang berwenang.

“Saya tanyakan ke Dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ketua Umum Gardu BTP Drs. Amin Minhan,SH meminta Setya Novanto untuk menghormati Hukum dan memberikan contoh yang baik dengan itikad sebagai warga Negara Indonesia untuk memenuhi panggilan KPK.

“Sebagai warga negara yang baik SN harusnya gentelmen dong penuhi panggilan KPK, Alangkah memalukan bila Ketua DPR jadi seorang buronan alias DPO,” terang Drs. Amin Minhan,SH kepada Deteksionline.com di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Menurut Amin, langkah SN yang lari dari penyidik KPK dapat mencoreng citra DPR sebagai lembaga legislatif serta mencoreng Indonesia di mata Internasional bahwa pernah punya seorang Ketua DPR yang menjadi DPO pihak Kepolisian.

“Kalau semua pihak diminta menghormati hukum, tentu seorang Ketua juga DPR harus memberikan contoh teladan yang baik. Hukum harus menjadi Panglima Tertinggi’, siapapun yang diduga terjerat masalah hukum wajib bertanggungjawab dan membantu pihak penegak hukum untuk memproses sebaik-baiknya,” tandas nya.

Bila memang didalam memproses tersebut pihak penegak hukum berlaku tidak adil, setiap orang dapat membela diri dan menuntut keadilan tersebut, namun tentunya proses tersebut harus dijalankan terlebih dahulu, akhirnya kita harapkan perlu sama-Sama mendorong penegakkan hukum yang lebih baik, sehingga adanya kepastian hukum di negara Indonesia.

“Dengan adanya penegakkan hukum citra Indonesia baik kepada rakyat maupun dunia Internasional akan semakin baik,” tutupnya. (Budi)

 1,018 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *