IPW Minta Kapolri Segera Tuntaskan Kasus Suap PT Uber

  • Share
pojoksulsel-Ketua-Presidium-Indonesia-Police-Watch-IPW-Neta-S-Pane
Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Ist)

JAKARTA, DETEKSIONLINEWS.COM –Kasus Uber adalah kasus suap atau pungli (pungutan liar) yang sangat memalukan institusi Polri dan bangsa Indonesia umumnya. Sebab kasus itu sudah menjadi isu internasional, untuk itu Polri bertanggungjawab secara moral untuk mengusutnya dengan tuntas.

Menanggapi kasus suap tersebut, Ind Police Watch (IPW) sangat menyayangkan jika kasus ini benar-benar terjadi. Pertama, kasus ini sangat memalukan karena terkuak ke dunia internasional dimana pihak kepolisian Amerika “ikut masuk” ke indonesia untuk membongkar kasus ini.

Kedua, pungli itu terjadi di saat pemerintahan presiden jokowi tengah agresif memberantas pungli dengan membentuk tim pemberantas pungli di sejumlah intansi.

“Sungguh memalukan,” ujar ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, kamis (21/9/2017).

Neta menegaskan tidak ada jalan lain bagi Polri, selain harus ikut membantu tim kepolisian Amerika untuk mengungkap dan membongkar kasus Uber tersebut dengan tuntas dan membawa pelakunya ke pengadilan secepatnya.

“Siapa pun yang terlibat dalam kasus Uber harus diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman berat. Pertanyaannya kemudian benarkah ada anggota Polri yang terlibat dalam penerimaan aliran dana suap atau pungli dari Uber tersebut?,” terangnya.

Neta menjelaskan, jika melihat kronologis kasusnya terlihat ada keanehan yang sangat jauh dari tugas dan kewenangan kepolisian. Dalam kronologis kasusnya disebutkan bahwa kantor Uber di jakarta terletak di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka usaha.

Seorang karyawan Uber kemudian disebutkan beberapa kali mengirimkan uang kepada polisi agar Uber tetap dapat terus beroperasi di kantor tersebut.
Keanehannya disini adalah ijin lokasi usaha tersebut tidak ada urusannya dengan Polri karena itu adalah wewenang Pemda.

“Jika ada polisi yang bermain disini tentunya polisi tersebut sudah melampaui wewenang institusinya. Tapi apakah benar Oknum Polisi ada yang bermain? Atau justru nama baik institusi Polri dibawa bawa atau dijual pihak tertentu untuk menarik dana dari Uber. Inilah yang harus diungkap untuk membongkar keanehan tersebut,” terang Neta.

Neta menambahkan, Polri dan pihak kepolisian Amerika harus segera memeriksa pegawai Uber yang menangani persoalan itu. Benarkah uang tersebut dikirim ke oknum polisi yang disebut-sebut atau dikirim ke pihak lain. Selain itu Alan Jiang mantan direktur Uber yang menyetujui laporan pengeluaran uang itu juga harus segera diperiksa agar kasusnya segera terkuak.

Jika dalam pemeriksaan ternyata nama baik kepolisian hanya dimanfaatkan, Polri harus mempidanakan orang tersebut.

Untuk Neta meminta agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera menyelesaikan kasus ini agar nama baik Polri tidak tercemar.

“Dengan adanya kasus Uber ini citra jelas nama baik Polri menjadi tercemar hingga ke dunia internasional, oleh karena itu saya minta Kapolri turun tangan,” tutupnya. (Yori/Lis) 

 723 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *