Close
habib-ok
Habiburakhman, SH, MH (foto:ist)

ACTA Uji Materil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan uji materil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembina ACTA Habiburakhman, SH, MH yang dihubungi mengatakan langka uji materilk tersebut dilakukan karena pihaknya merasa prihatin, banyak aktivis yang menyampaikan kritik tapi ditangkapi dengan tuduhan menyebar ujaran kebencian.

Seperti diketahui, pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi  setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

ACTAtidak menuntut Pasal 28 ayat (2) UU ITE dihapuskan seluruhnya. “Kami hanya meminta istilah ‘antargolongan’ dihilangkan. Istilah tersebut sangat luas dan tidak jelas batasannya secara ilmiah. Tidak ada juga definisi antargolongan dalam UU ITE,” tegas Habiburakhman, SH, MH.

Menurutnya, ketidakjelasan definisi ‘antargolongan’  tersebut setiap bentuk penyebaran informasi yang dianggap menyerang pihak lain bisa dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena menyebarkan kebencian terhadap golongan pihak lain tersebut. “Ini yang harus diuji,”  ujarnya.

Habib mencontohkan. dalam kasus Dandhi Dwi Laksono, status dia di Facebook sama sekali tidak menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras, namun bisa saja dia dituduh menimbulkan kebencian kepada golongan penguasa atau golongan partai tertentu. “Contoh lain adalah seorang penulis buku yang dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap keturunan PKI,” tambahnya.

Ancaman hukuman terhadap mereka, kata Habib,   cukup tinggi yakni 6 tahun penjara. Padahal, pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya hanya mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

“Kebencian berdasarkan  golongan yang tidak jelas batasnya itu berbeda derajat merusaknnya dengan kebencian terhadap Suku dan Ras yang merupakan identitas kodrati setiap orang, atau identitas agama yang merupakan keyakinan dasar setiap orang,” tegas Habib.

Karenanya pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan  golongan tidak dapat disatukan dengan pasal yang mengatur timbulnya kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras yang ancamannya di atas 5 tahun.

“Kebencian berdasar golongan cukup diatur di pasal fitnah dan pencemaran nama baik biasa yaitu 310 KUHP yang anacaman hukumannya hanya 9 bulan,” ujarnya. (dra)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!