Close

IMG-20170830-WA0040

MUNTOK, DETEKSIONLINE.COM:Sekitar 200 orang berubnjuk rasa masyarakat Rambat terkait penertiban TI rambat yang dilakukan Tim Gabungan ( Polres, TNI, Pol PP dan Dinas Kehutanan). Unjuk rasa dilakukan di kantor Bupati Bangka Barat, Rabu (30/8).
Dalam unjuk rasa tersebut diadakan pertemuan dan rapat yang dihadiri perwakilan 10 orang dari Rambat di antaranya Yuli, Herman samiran dan Salmin Joy dan kawan-kawan.

Perwakilan TI menyampaikan aspirasinya agar TI di hutan Bakau Rambat dapat beraktifitas tanpa adanya penindakan dari Instansi terkait.

Bupati Bangka Barat bersama Kapolres Bangka Barat menolak aspirasi tersebut dikarenakan daerah itu merupakan hutan lindung dan tidak boleh dilakukan aktifitas penambangan.

Selanjutnya dilangsungkan rapat pertemuan dengan Perwakilan TI Rambat tersebut hadir Bupati Babar, Kapolres Babar, Wakapolres ,Danramil,Kapolsek SP Teritip, Kapolsek Muntok,  kasat Reskrim Kasie Propam, kasat intelkam dan Kepala Asisten I dan II pemkab Babar.
Sementara Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, hutan lindung dan bakau tidak boleh ditambang,
“hutan lindung tidak boleh dilakukan penambangan dan tidak ada lagi aktifitas penambangan berbentuk apapun di Hutan Lindung Rambat”, tegas Kapolres
Mendengar keputusan tersebut, para pengunjuk rasa yang didominasi oleh ibu-ibu merasa keberatan dengan hasil kesepakatan yang telah dirundingkan.
“Anak kami baru saja masuk sekolah, kalau TI tidak jalan, bagaimana mereka melanjutkan sekolah sedangkan kami sebagai orang tua tidak mempunyai penghasilan jika TI ditutup?,” ungkap salah satu warga.

Akan tetapi hasil keputusan sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat lagi..(man)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!