by

Catatan Khalil Sadewo: Setahun Menuju Pilkada Cirebon

IMG_20170627_162353_696

 

 

 

TEPAT-27
Juni 2017 lalu Tepat setahun mendatang, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, termasuk Kabupaten/Kota Cirebon akan digelar. Waktu, di mana masyarakat kedua daerah tersebut akan menentukan pemimpinnya, apakah mempertahankan petahana (incumbent) atau mencari pemimpin baru?

Setahun bukanlah waktu yang panjang, terutama bagi bakal calon (balon) baik bupati maupun wakilnya. Apalagi, hingga hari ini belum ada keputusan pasti siapa yang akan direkomendasikan partai dari puluhan balon yang beredar.

Nama-nama yang telah menyosialisasikan diri lewat spanduk, billboard, stiker, facebook, media massa lokal, dan aneka bentuk lainnya sedang berlomba-lomba mengatrol popularitas dan elektabilitas, agar menjadi pertimbangan rekomendasi partai politik, tempat mereka mendaftar. Belum lagi pertimbangan isi tas, yang diakui atau tidak telah menjadi syarat utama dalam sistem pemilihan bebas dan terbuka.

Pertarungan para calon sesungguhnya baru akan dimulai medio Januari-Februari 2018. Di bulan Januari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah baru akan membuka pendaftaran untuk para paket calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup). Sedangkan Februari, waktu di mana KPU menetapkan calon yang akan resmi bertarung di Pilkada 27 Juni 2018 nanti.

Di tengah hiruk pikuk para bakal calon bersama pemandu soraknya dan di antara perlombaan produksi citra, yang tidak membutuhkan biaya sedikit itu, rakyat sering dilupakan. Sebagai pemeran utama dalam alam demokrasi, tak disadari, rakyat hanya diposisikan sebagai figuran. Padahal rakyat adalah pemilik demokrasi. Subjek, bukan objek seperti selama ini diposisikan.

KUALIFIKASI PILIHAN RAKYAT

Sejatinya, pilkada adalah forum strategis bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas cita-cita ideal dari pengelolaan sumber daya daerah. Dimulai dari evaluasi posisi dan peran, bahwa kepala daerah adalah manajer produksi yang mengelola semua alat produksi dengan kapital (APBD) yang dimiliki.

Maka, forum yang bernama pilkada harus mengarahkan rakyat untuk memastikan “manajer produksi” yang dipilih memenuhi beberapa kualifikasi, pertamamemahami fungsi semua alat produksi. Tahu dan paham (memahami) adalah dua kata yang berbeda. Untuk tahu, seseorang cukup melihatnya dari jauh, bisa dengan membaca atau mendengar. Tetapi untuk memahami, seorang manajer harus masuk lebih dalam melihat realitas, masalah, hingga solusi atas kemungkinan-kemungkinan penghambat produksi.

Dalam analogi ini, rakyat hendaknya memilih kepala daerah yang tidak serampangan menyampaikan ide atau kritik terhadap masalah yang ada. Ide yang dipaparkan haruslah sesuai dengan realitas (realistis), bukan hayalan utopis atau wacana yang sulit membumi. Kritik yang disampaikan pun harus solutif, bukan menyuguhkan “kegagahan” tanpa nilai (moral).

Kedua, seorang manajer produksi, haruslah mampu mengelola kapital yang ada untuk sebesar-besarnya hasil produksi yang berkualitas. Dari analogi ini, rakyat harus selektif memilih kepala daerah yang akan mampu mengelola APBD untuk memberikan manfaat (kesejahteraan) yang sebesar-besarnya bagi mereka.

Ketiga, manajer produksi yang bagus akan melakukan langkah-langkah efisiensi pengeluaran, tetapi menyuguhkan efektivitas proses dan hasil. Dengan kata lain, kepala daerah yang akan dipilih rakyat hendaknya memiliki gagasan kebijakan tentang efisiensi pengelolaan anggaran daerah, tanpa mengabaikan efektivitas proses dan hasil dari pemerintahan yang dijalankannya. Sebab, efisien belum tentu efektif dan efektif belum tentu efisien.

Keempat, manajer produksi harus bisa memastikanquality control berjalan secara terus menerus beriringan dengan proses produksi dan menunjukkan hasil dengan indeks yang surplus. Pun demikian dengan kepala daerah, rakyat harus bisa memastikan bahwa pilihannya adalah orang dengan kemampuan kontrol (evaluasi) yang cepat dan baik, sehingga grafik indeks pembangunannya selalu naik.

Kelima, manajer produksi hendaknya menjalankan segala tugas di atas dengan tetap memanusiakan pelaksana produksinya. Dalam posisi ini seorang kepala daerah pilihan rakyat haruslah memiliki sifat humanis. Dalam mengejar target kinerja dan memenuhi indeks kepuasan khalayak, ia harus menciptakan suasana kinerja yang “asyik” bukanhigh pressure.

PENDIDIK POLITIK

Realitas menunjukkan rakyat belum terdidik secara politik. Baik yang apatis (pesimis) maupun antusias (optimis), sama-sama belum mendasarkan pilihannya secara ideal. Banyak masyarakat yang pesimis pilkada akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi menjadikan uang sebagai penghibur frustrasinya. Sedangkan yang optimis, tak bisa membedakan antara harapan (ide) yang realistis dengan hanya pemanis.

Dalam kondisi ini dibutuhkan kehadiran pendidik politik. Pertanyaannya, siapakah pendidik politik itu?

Secara teoritik (esensi), semua elemen demokrasi memiliki tugas melakukan pendidikan politik. Partai politik misalnya, secara geneologi berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik bagi rakyatnya. Tetapi, karakter partai politik yang mementingkan kepentingan dan kekuasaan kelompok di atas segalanya, maka fungsi tersebut terabaikan.

Elemen lainnya adalah penyelenggara demokrasi (pilkada) seperti KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tetapi, dengan keterbatasan yang dimiliki baik sumber daya maupun kewenangan secara konstitusi, kedua lembaga ini terjebak pada fungsi teknis operasional penyelenggaraannya saja.

Lalu, siapa yang seharusnya memiliki peran besar dalam melakukan pendidikan politik agar proses demokrasi, khususnya hajat pilkada hasilnya sesuai dengan cita-cita ideal? Jawabannya adalah elemencivil society.

Istilah civil society dalam padanan bahasa Indonesia berarti masyarakat sipil. Istilah ini muncul dan populer seiring berkembangnya demokrasi. Bahkan civil society dianggap sebagai syarat dari pembangunan demokrasi itu sendiri.

Franz Magnis Suseno mendefinisikannya sebagai masyarakat yang mandiri dan identik dengan demokrasi. Lebih spesifik lagi, Robert W Hefner mengilustrasikan gagasancivil society mengacu pada klub, organisasi agama, ­kelompok bisnis, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok HAM, dan asosiasi lainnya yang berada di antara rumah tangga dan negara.

Dari pemaknaan tersebut, dalam ruang keindonesiaan, peran pendidikan politik (demokrasi) lebih ideal dilakukan secara partisipatif oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan (OKP), dan kelompok lainnya. Syaratnya, ia harus mandiri dan independen dari kelompok kepentingan politik yang sedang berkomptisi dalam pilkada.

Karena itu sudah seharusnya, organisasi civil society seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), KNPI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, GMBI, Forum Pesantren, Forum Guru, dan lainnya segera mengambil peran memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tersedia waktu setahun lagi, pastikan rakyat sebagai subjek dari pilkada menjadi cerdas, karena sesungguhnya demokrasi sejati adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*)

Penulis Adalah Jurnalis Senior Cirebon, Pimpinan Media Online Cirebon dan Dosen Tamu IAIN Syekh Nurjati Cirebon

 168 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed