Hukum Bermartabat, Peradilan Tetap Kukuh!

  • Share
jamal yamani
Jamal Yamani, SH, Sekjen ACTA

 

Oleh Jamal Yamani, SH, Sekjen ACTA

Harus dimengerti dahulu apa bagamana definisi dari Jaksa. Bahwa Jaksa adalah mempresentasikan kepentingan umum atau korban, bukan untuk kepentingan terdakwa.
Tugas Jaksa adalah menuntut.Dasar tuntutannya adalah dakwaan yg bisa dibuktikan dari alat bukti yg terbukti  di persidangan.

Kasus Ahok didakwa secara alternatif pada pasal 156a atau 156.  Pada penyusunan dakwaan selalu dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya paling tinggi, kemudian terendah dan seterusnya.

Pada pembuktiannya dimulai dari dakwaan pertama jika terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, begitu pula sebaliknya.
Hakim tidak terikat dengan pembuktian dilakukan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bisa sama dan bisa juga berbeda. Begitulah teori Pembuktian Surat Dakwaan.

Dalam kasus ini. Jaksa dalam tuntutannya, menyatakan bahwa Ahok terbukti melakukan Tindak Pidana pasal 156 yang mana ancaman hukumannya dua tahun tapi hanya dituntut hukuman percobaan, sehingga tidak perlu masuk penjara, kecuali terbukti lagi melakukan tindak pidana maka hukuman percobaan penjara dilaksanakan.
Sebagai abdi hukum, kita harus mencermati, memperhatikan adalah terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan.

Terbukti artinya yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana. Jika putusannya sudah In Krach pelaku adalah narapidana. Yang bersangkutan bisa kehilangan hak-haknya atau dipersoalkan hak-haknya sebagai warga negara di kemudian hari.

Hakim menyatakan Ahok bersalah melanggar pasal 156a KUHP kemudian menjatuhkan vonis atau menghukumnya. Dalam keputusannya. Hakim berbeda dari tuntutan Jaksa. Itu adalah wewenang Hakim, sepanjang masih di dalam koridor pasal-pasal yang didakwakan.

Ada yang aneh dan perlu dipertanyakan disini. 1)Apa maksud banding disini yg diajukan Jaksa Penuntut Umum? Bukankah seharusnya Jaksa bangga, senang dan bahagia karena tugasnya agak dipermudah oleh keputusan Hakim?

Ingat ! Tugas Jaksa adalah menuntut mewakili korban bukannya terdakwa, salah satu dakwaan terbukti, meskipun putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa.
2)Ahok sedang melakukan atau mengajukan permohonan penangguhan penahanan,  atau mengubah bentuk penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota atau rumah kepada Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak Ahok secara resmi menyatakan upaya- upaya hukum banding, penahanannya beralih ke Pengadilan Tinggi ( PT).

PT baru bisa memeroses permohonan penangguhan atau perubahan penahanan tersebut setelah berkas perkara  dilimpahkan oleh PN ke PT dan PT kemudian telah menetapkan Hakim Banding yang menangani perkara Ahok.
Hakim Banding inilah nanti akan memeroses permohonan penangguhan penahanan yang diajukan, bisa menolak/mengabulkan.

Mari kita lihat kembali, sesuai dalam KUHAP yaitu : Pengiriman berkas  perkara dilimpahkan oleh PN ke PT setelah semua tatanannya dilaksanakan, mulai dari kesiapan berkas persidangan, penerimaan memori banding, penberitaan banding dan penyerahan itu sendiri kepada Jaksa, penyerahan kontra memori Jaksa.

Dan,  terakhir adalah In Zage : kesempatan bagi Jaksa dan Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara, sebelum akhirnya dikirim ke PT yang memang memerlukan jangka waktu sangat lama proses tersebut. Kemudian Jaksa  juga ikut memperlama proses tersebut.***

 

 496 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *