Anggota Komisi V DPR RI : Kecelakaan di Puncak Berawal Dari Sistem Buka-Tutup

  • Share
IMG-20170430-WA0053
Anggota Komisi V DPR RI Ir Rendy Lamajido dari Partai PDI Perjuangan. (Ist)
JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM- Lagi-Lagi Musibah kecelakan kembali terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kali ini ada 11 korban jiwa yang tewas sia-sia diseruduk bus yang hilang kendali akibat rem yang blong.
Terjadinya insiden kecelakaan maut ini sangat disesalkan oleh Komisi V DPR RI yang membidangi masalah Infrastruktur dan Perhubungan.
Selain itu, dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya untuk melakukan evaluasi dan persiapan jelang arus mudik lebaran, agar tidak terjadi lagi hal serupa (kecelakaan).
Menurut Anggota Komisi V DPR RI dari Ir. Rendy Lamajido mengungkapkan bahwa persoalan utamanya terletak pada system buka tutup yang tidak diawasi secara baik oleh pihak kepolisian.
“Awal bencana ini di mulai dari system buka tutup, dimana pada saat di buka semua kendaraan pribadi termasuk bus memacu kendaraannya dengan sangat kencang seperti dikejar-Kejar setan. Kecepatan yang tinggi ditambah lagi jalan menurun yang terjal, muatan bus yang melebihi batas inilah yang membuat rem bus harus bekerja 10 kali lipat dan berakibat fatal pada sistem pengereman,” ujar Ir Rendy Lamajido wakil rakyat dari Partai PDI Perjuangan ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (30/4/2017).
Rendy kembali menegaskan bahwa Ini terjadi karena adanya pembiaran yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan Perhubunga. Kedua lembaga ini dinilai tidak mampu mengawasi pergerakan dan lajunya mobil saat melintas di jalur yang cukup rawan dengan resiko kecelakaan.
“Saya mau katakan, sepanjang orang-orang di perhubungan tidak menegaskan hukum dan polisi melakukan pembiaran, maka sepanjang itu pula kejadian serupa akan berlangsung,” tegas Politisi asal sulawesi tengah tersebut.
Lebih spesifik Rendy menunjuk pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden ini adalah Dirjen perhubungan darat (Hubdar) dan pihak Kepolisian.
“Kenapa saya menunjuk mereka (Hubdar dan Polisi)  yang paling bertanggung jawab, karena izin pengoperasian bus ada pada di Dirjen Hubdar, dan pengawasan lalu lintas ada pada kepolisian,” ungkapnya.
Rendy menambahkan jika fenomena bus rem blong yang memakan korban jiwa ini sebagai kasus serius yang tidak boleh dianggap sebelah mata.
“Kami tidak ingin ada warga lagi yang mati sia-sia, kami akan evaluasi semua ini, agar insiden kecelakaan karena bus rem blong tidak terjadi kembali,” tutup Rendy.  (Budi) 
 
Editor : Yori

 375 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *