Close
IMG-20170331-WA0013
Rangkaian kegiatan Musyawarah Cabang DPC Partai di Manggarai Barat, NTT. (Ist)

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM- Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk mengambil langkah tegas agar memecat Benny K. Harman (BKH) dari Partai Demokrat.

Desakan pemecatan terhadap BKH ini datang dari sejumlah kader Partai Demokrat sedaratan Flores, menyusul terjadinya kekisruan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat beberapa waktu yang dilaksanakan di Flores Timur, Larantuka, Nusa Tenggara Timur.

Menurut penjelasan Ketua Dimisioner Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Haji Push Saleh bahwa gelombang penolakan hasil Muscab ini semakin deras, dan ditambah lagi ada keputusan para kader untuk mendesak Ketua Umum Partai Demokrat untuk segera memecat BKH dari kepartaian.

“Menurut saya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Muscab adalah ketua DPD PD NTT.  Bila nanti BKH terbukti ada intervensi diluar dari kewenangannya saat Muscab maka Dia melanggar AD/ART PD. Tentunya kita akan mendesak pak SBY sebagai Ketum PD untuk mengambil sikap yang tegas dan memecat terhadap kader-kader PD yang demikian,” tegas Ketua dimisioner Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Demokrat Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Haji Push Saleh, kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Haji Saleh menganggap bahwa kewenangan untuk memecat kader partai ada ditangan Ketua Umum. Sedangkan Perjuangan kader-kader partai hanyalah menegakan aturan yang menurut Pramono Edy yang saat ini menjabat sebagai ketua BPOKK DPP, menegaskan kepada semua Ketua-Ketua DPC sedaratan Flores, kader Partai Demokrat disemua tingkatan harus taat dan tunduk pada aturan Partai Demokrat tanpa terkecuali.

Haji Saleh menambahkan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan BKH selaku salah satu Tim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu terlihat dari kejanggalan saat berlangsungnya Muscab.

“Kejanggalan ini terlihat jelas saat BKH mensyahkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang seharusnya menjadi kewenangan DPD Partai Demokrat sebagaimana yang diatur dalam  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dan indikasi lain saat BKH tetap ngotot melakukan agenda Muscab terhadap sejumlah DPC Partai Demokrat yang masih bermasalah kepengurusan PAC nya,” terangnya.

Untuk itu kata Haji Saleh, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi terhadap sejumlah DPC Demokrat sedaratan Flores untuk menempuh proses hukum sesuai mekanisme partai.

“Kami akan tetap perjuangkan, hari minggu kami ke DPP PD, Jakarta, selanjutnya kami akan lakukan proses hukum,” tegas Haji Saleh.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Musyawarah Cabang (Muscab) III Partai Demokrat dilaksanakan secara serentak di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Senin (27/3/2017). Muscab ini dinilai melanggar AD/ART Partai Demokrat saat berlangsungnya Muscab. (DOL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!