Gugatan Praperadilan Dikabulkan, Laporan PT Nonbar di Polda Bali Dibuka Kembali

  • Share

‘Perlindungan’ Hukum Bagi Hotel-Hotel Pelanggar Hak Cipta di Bali Akhirnya Rontok.

wilmar crop-oke-oke
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM: PT Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar kembali ‘menang’ di pengadilan. Kali ini, gugatan praperadilan terhadap Polda Bali dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Polda Bali di praperadilankan karena mengeluarkan Surat Penghentian Perintah Penyidikan (SP-3) laporan PT Nonbar terhadap sejumlah hotel, kafe dan restoran atas dugaan pelanggaran Hak Cipta.

Dalam sidang di PN Denpasar, Kamis (23/3), Hakim Esthar Oktavi SH, MH dalam putusannya menyebut penerbitan SP-3  tidak sah. Secara hukum, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S. Tap/43.a/XI/2015/ Ditkrimsus jo surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/43.c/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tidak sah

Penyidik Krimsus Polda Bali juga diperintah untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan pelanggaran tindak pidana Hak Cipta berupa konten siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagaimana laporan Polisi No. LP/419/VIII/2014/BALI/SPKT tanggal 15 Agustus 2014.

Dengan putusan ini, kata Wilmar Rizal Sitorus SH, MH, yang juga kuasa hukum PT Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar  merontokkan ‘perlindungan’ hukum bagi hotel-hotel pelanggar Hak Cipta di Bali.

PT ISM/PT Nonbar juga sudah melakukan somasi kepada beberapa perusahaan. Tercatat yang sudah ke pengadilan PT Bhawana Andalan Klating, Kerambitan, Tabanan (Hotel Alila). Dalam sidang di Pengadilan Niaga di Surabaya, Jawa Timur, PT Nonbar juga menang.

Cukup Rumit

Kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta ini cukup rumit. Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus ini tak hanya dilaporkan ke Polda Bali tapi juga ke Polda Jogyakarta, Polda Jateng, i dan Polda NTB. Laporan Nonbar di Polda-Polda selain Polda Bali, berjalan dan bahkan sudah ada GM sebuah hotel yang divonis karena bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Tapi di Polda Bali, laporan dihentikan dan tidak berjalan.

Tapi di Polda Bali laporan justeru di SP-3. Dasar penghentian penyidikan karena penyidik menilai  peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana.

Pengacara PT Nonbar menjelaskan ada indikasi intervensi.  Pada 26 September 201 lalu, para terlapor didampingi pengurus PHRI bertemu Wadir Krimsus Polda Bali. Wadir menerangkan kepada terlapor bahwa legal standing pelapor tak jelas. Begitu juga Kanit IV Subdit I Ditkrimsus Kompol Nandang Irwanto, SH, MH berpendapat legal standing atau dasar hukum pelapor belum jelas.

Padahal, ucap Wilmar,  saksi ahli dari Ditjen Haki, yang dimintai keterangan Polda Bali sebanyak tiga kali menerangkan bahwa pelapor telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melaporkan perkara pelanggaran Hak Cipta ini. “Keterangan saksi ahli ini mereka tabrak seenaknya demi memenuhi hasrat PHRI,” tegasnya.

Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2015 Polda Bali gelar perkara, Kompol Nandang kembali menyatakan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT Nonbar belum ada peraturan pelaksanannya sehingga tidak mempunyai akibat kepada pihak ketiga. Ini juga, katanya,  bertentangan dengan pendapat saksi ahli.

Sampai sebelas bulan sejak kasus dilaporkan, penyidik belum meningkatkan kasus kepenyidikan sehingga PT Nonbar bersurat ke Kapolda Bali. Surat yang dikirim mendapat respon karena kemudian Kompol Nandang kembali memeriksa saksi ahli dari Dirjen Haki. Kesimpulannya, perjanjian lisensi sah dan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Setelah Dirkrimsus diganti, 10 laporan polisi yang dilaporkan PT Nonbar tidak berjalan alias dihentikan. Penyidik seperti takut memeriksa terlapor dan melakukan penyitaan. “Inilah yang kami sebut sarat intervensi,” kilah Wilmar Sitorus.

Bahwa penyidik Polda Bali diduga terintervensi, katanya, karena sebagai pembanding berkas penyidikan yang sama di Polda DIY Yogjakarta dinyatakan P-21. “Ada yurisprudensi-nya kok,” katanya berulang.

Selanjutnya, pada 29 Oktober 2015 diadakan gelar perkara dihadiri pihak-pihak, termasuk diduga  ‘penyusupan’ oleh PHRI yang oleh penyidik dikatakan hanya  untuk monitoring. Dalam gelar perkara itu, kata Wilmar,  penyidik hanya membisu manakala dipaparkan soal yurisprudensi.

Tanggal 18 November 2015 PHRI adakan seminar mencari Solusi Terhadap Implementasi UU HAKI yang Meresahkan Dunia Pariwisata. Diduga, ujung dari seminar tersebut dan dugaan intervensi, penyidik mengeluarkan surat SP-3 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. “Pada keterangan nomor 2 diktum disebutkan hasil gelar perkara tanggal 19 Nopember 2015  dengan keputusan SP-3 kami tidak diundang. Jelas ini akal-akalan,’ tegas Wilmar.

Padahal kasus tersebut merupakan murni tindak pidana karena PT ISM memperoleh lisensi hak cipta dengan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA di Zurich, Swiss. PT  ISM membayar kepada FIFA sebesar Rp.832 miliar.

Atas terbitnya SP-3, PT Nonbar mengajukan gugatan praperadilan.Pada Sidang Kamis (23/3), gugatan dikabulkan. (tim)

 

 1,301 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *