Tak Berizin, Negara Berhak Sita Ratusan Hektar Kebun Sawit Milik Anggota DPR

  • Share
Tanaman Sawit
perkebunan kelapa sawit. (Ist)

Sungailiat,Deteksionline.com Ratusan hektar kebun sawit tak berizin di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, yang juga milik RT, anggota DPR RI dapat disita oleh negara.

“Negara bisa menyita kebun sawit itu karena pada dasarnya orang berusaha baik asing atupun dalam negeri harus taat dengan aturan yang ada,” tegas Firman Subagyo, Ketua Legislasi dari Partai Golkar terkait dugaan ratusan hektar lahan sawit tak berizin.
Menurutnya, sesungguhnya untuk menindak kebun sawit yang tidak mempunyai izin pemerintah tak boleh ragu karena sudah ada aturan hiimnya di UU Pencegahan Perusahaan kawasan hutan.

“Pertanyaanya mengapa Kementrian LHK tidak melaksanakan amanat UU tersebut,” kata Firman bertanya.

Padahal, Permentan Nomor 26 Tahun 2007 pada pasal 6, Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib
memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.
Berdasar informasi yang dikutip dari amunisinews.com  bahwa pada Kamis (9/3) di Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka sebagian besar disinyalir ratusan hektar kebun sawit tidak memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP).

Kepala Desa Bukit Layang Andrey, membenarkan bahwa kebun sawit yang lebih kurang 300 hektar itu milik RT, Anggota DPR RI dan juga ada milik beberapa pengusaha di Sungailiat Amin Taksi yang luasnya hampir sama punya RT.

“Benar pak, punya pak RT ada lebih kurang 300 ha, Amin taksi 125 ha dan Buyung 80 ha, semuanya belum ada IUP dan status tanahnya juga kurang jelas karena sampai saat ini belum dihibahkan kepada pemerintah desa melalui pemda atau belum, hingga saat ini belum ada kejelasannya,” ujar Andrey kepada wartawan media ini di warkop Kapso Sungailiat kemarin.

Andrey ungkapkan juga ada kebun milik pengusaha lain tanpa izin.

“Untuk PT Sun (Sumber Utama Nabati)atas nama pemilik Kebun Ahap warga Baturusa, dari data yang kita peroleh luas kebunnya 300 lebih hektar, dan yang memilki izin 150 ha dan selebihnya belum juga mempunyai izin,”ungkapnya.

Ikut membenarkan juga yaitu Kepala Distanbunak Kabupaten Bangka,Kemas Arfani melalui Labid Perkebunan,Subhan Ibrahim yang menyebutkan sebagian besar kegiatan perkebunan kelapa sawit di desa Bukit Layang itu tidak memiliki izin.

“Memang benar,kegiatan perkebunan di desa Bukit Layang itu tidak memiliki izin termasuk kebunnya Pak RT, Amin Taksi dan Buyung yang masing masing luasnya sudah ratusan hektar,”kata Subhan,Sabtu(11/3/2017)siang.

Namun anehnya, RT ketika dihubungi wartawan media ini via sms, Sabtu(11/3/2017),membantah kalau kebun sawit yang dimilikinya seluas 300 hektar dan tidak memiliki surat izin.

“Semuanya sudah ada surat-suratnya,luasnya belum ada 200 bos,” tulis anggota DPR RI ini.

Namun RT tidak memberikan jawaban ketika disinggung perihal surat- surat yang dimilikinya.

Terpisah, aktivis pemerhati aset pemda kabupaten Bangka,Bambang sangat menyayangkan kegiatan perkebunan ilegal yang dilakukan salah satu pengusaha yang nota benenya seorang anggota DPR RI.

“Terus terang saya terkejut,kok seorang anggota DPR RI bisa bisanya melakujan kegiatan perkebunan sawit secara ilegal.Seharusnya beliau memberikan contoh dalam melaksanakan undang undang atau peraturan bukan malah sebaliknya,”sesal Bambang.

Meskipun demikian, lanjut Bambang pemerintah dalam hal ini harus bersikap tegas untuk menegakkan aturan.

“Pemda tidak boleh tutup mata begitu dong.Jangan mentang mentang yang berkebun itu adalah anggota DPR RI lalu pemda tidak berani bertindak tegas,Itu salah. Penegakan aturan harus dijalankan siapapun tanpa tebang pilih,”pungkas Bambang. (herman/budi)*/dra

 3,181 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *