Batalkan Lelang, ULP Poltekkes Diduga Bersekongkol

  • Share

kantor-ulp-pengadaan-barang_20160422_132748

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COM-Tindakan bersekongkol atau kongkalingkong dalam lelang itu merupakan pelanggaran terhadap Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kejadian dugaan persekongkolan dalam lelang untuk memenangkan salah satu perserta dalam paket Pembangunan gedung kuliah A Poltekkes Pangkalpinang Bangka Belitung TA 2017, APBN 2017 dengan nilai pagu paket Rp.15.986.300.000,00Nilai HPS Paket Rp 15.609.700.000,00 Lokasi pekerjaan Poltekes Kemenkes Pangkalpinang Bangka Belitung, dikeluhkan oleh salah satu peserta lelang.

MI kepada amunisinews mengaku, salah satu peserta diduga bersekongkol dengan ULP untuk menjadi pemenang,

“Salah satu peserta diduga telah bersekongkol dengan ULP ” keluh MI saat ditemui dikantornya pada Saptu (4/03/2017) di Pangkalpinang.

Menurut MI, panitia lelang telah mengarahkan kepada satu perusahaan untuk menjadi pemenang itu sudah terlihat saat pertama proses lelang mulai berjalan, hanya dengan alasan tidak jelas panitia meminta lelang ulang dan seyelah itu nampak pada persyaratan proses lelang kedua,

“Kita lihat lelang ini sudah tidak fair lagi, hanya dengan alasan tidak jelas panitia meminta untuk lelang ulang saat diketahui kita yang terendah dalam hal penawaran, kedua disaat proses lelang yang kedua kali mulai berjalan, syarat yang diminta panitia pada persyaratan dokumen lelang,  dukungan untuk tiang pancang wajib dari perusahaan yang ada di Pulau Bangka”, keluhnya

Masih menurut kontraktor tersebut, pabrik tiang pancang di pulau Bangka hanya ada satu satunya perusahaan yaitu CV Bumi Perkasa Pratama ( BPP ) dan CV BPP tidak bersedia memberikan dukungan kepada peserta lain,

“saat ini CV Bumi Perkasa Pratama tidak bersedia memberi dukungan kepada pihak lain dengan alasan dukungan sudah terlebih dulu diberikan kepada pihak salah satu  kontraktor peserta lelang ” tambah MI lagi

Berbagai upaya dilakukan oleh kontraktor MI  tersebut untuk mendapatkan dukungan, ahirnya dukungan dari CV BPP didapatkan setelah muncul berita dari beberapa media.

Kembali panitia ULP Poltekkes membuat ulah dengan mengeluarkan surat pembatalan lelang. Padahal proses pembatalan lelang itu diketahui sesudah dilakukannya klarifikasi terhadap berkas lelang,

Berikut bunyi pernyataan panitia lelang yang dikeluarkan Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang setelah proses klarifikasi dan peserta dalam penawaran terendah terbukti lengkap dalam hal dokumen,

“Untuk itu kami akan segera melakukan evaluasi terhadap proses lelang berkoordinasi dengan Inspektorat Jendral ( Itjend) Kementerian Kesehatan dan lembaga audit lain, sesuai dengan pasal 116 ayat (1) dengan substansi pengawasan ULP dengan tujuan 1. Meningkatkan kinerja aparatur

pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab. 2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN dan 3. Menegaskan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara”, bunyi pernyataan tertulisnya

Peserta beranggapan, alasan pembatalan lelang yang dikeluarkan panitia ULP Poltekkes tersebut tidak jelas dan mengarah pada persekongkolan atau kongkalingkong karena hal tersebut dilakukan setelah proses klarifikasi,

“Alasan panitia ULP Poltekkes membatalkan lelang sangat tidak jelas karena pembatalan dilakukan sesudah klarifikasi dan panitia tidak menyebutkan peserta mana yang diduga melakukan praktek KKN atau yang melanggar Perpres 70 tahun 2012 tersebut atau hal ini hanya merupakan modus akal akalan panitia saja, mereka sudah mengetahui pemenang lelang diluar dugaan,” keluhnya.(herman)

 564 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *