by

Ditjen Imigrasi Ajak Semua Pihak Perangi Penyelundupan Manusia

IMG-20170224-WA0008
Direktur Jenderal Imigrasi Ronnie Sompie ajak semua pihak untuk perangi penyelundupan dan penjualan manusia. (Foto : Humas Ditjen Imigrasi)
JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Untuk memperkuat kegiatan pencegahan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia,Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenmin) melakulan Rapat Koordinasi (Rakornas) dengan mengundang beberapa instansi terkait.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronnie Sompie. Rakornas ini juga merupakan langkah konkret Ditjen Imigrasi menyelamatkan calon TKI dan TKI yang mengadu nasib di negara asing.
“Pada intinya kami komitmen menyelamatkan calon TKI  dan pekerja Indonesia yang bekerja di negara asing, jadi harus kedepankan pengawasan secara ketat ketat,” ujar Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno dalam keterangan pers tertulisnya kepada Wartawan di Jakarta, Jum’at (24/2/2017).
Beberapa instansi yang turut hadir dalam Rakornas tersebut antara lain Sekjen Kemenaker, Dirjen Binapenta, Sestama Bnp2tki, pejabat eselon 2 Ditjen Urusan Haji dan Umroh, Sesditjenim dan para Direktur Ditjenim, Kasubdit /Kabag/ Kasi di Ditjen.
Agung menerangkan jika dalam rapat tersebut melahirkan beberapa poin penting yaitu ;
1. Disepakati upaya pencegahan yaitu pada saat pengajuan paspor di Kantor Imigrasi,
2. Disepakati upaya Pencegahan di pintu masuk/ keluar yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh petugas Imigrasi,
3. Disepakati upaya Pencegahan pada jalur ilegal baik perbatasan darat maupun laut melalui kerja sama dengan K/L dan Pemda setempat;
4. Menyepakati untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media atau langsung:
a.   Media: Elektronik, Cetak, Online, dan Media Sosial;
b.   Langsung: Kunjungan, Seminar, Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah, Latihan Pramuka, Ibu-Ibu PKK, Pemerintah Kab/Kota sampai tingkat Desa/Kelurahan.
5. Sepakat dalam Penegakan Hukum dengan memperhatikan:
a.   Mendorong K/L melakukan proses penegakan hukum secara pro justitia;
b.   Pemberian Sanksi administratif dan pidana kepada sponsor,  penyelenggara, dan pelaku penempatan.
6. Sepakat untuk segera membentuk Forum  Kerjasama
K/L untuk Pencegahan Terjadinya TKI Nonprosedural melalui kegiatan:
a.   Rapat bergantian tempat;
b.   Merumuskan permasalahan dan solusi serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh K/L.
7. Sepakat untuk segera membentuk Perjanjian Kerja Sama 5 K/L yang terdiri atas:
a. Kemenkumham – Ditjen Imigrasi;
b.   Kemenaker;
c.   Kemenag;
d.   BNP2TKI;
e.   POLRI.
Diharapkan upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia khususnya terhadap CTKI ini dapat dilaksanakan secara optimal.
“Kami berharap agar kedepannya pencegahan ini dapat berjalan dengan maksimal, jangan sampai ada WNI jadi korban human trafficking,” tegas Agung. (Yori/Nora)

 162 total views,  1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed