Advokat : Tak Ada Yang Dapat Mengintervensi Hukum

  • Share
IMG-20170221-WA0090
Advokat dan Humas FP NTT Jakarta Plasidus Asia Dengan Ornay.
JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM – Esensi Hukum secara umum adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum pun dilindungi oleh undang-undang yang mengaturnya. Tanpa terkecuali, apakah itu terlapor, terdakwa, para saksi, bahkan penasihat hukum sekalipun. Pendeknya hukum itu dibuat untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negara.
“Semua sama ketika berhadapan dengan Hukum,” ujar Plasidus Asis Deornay, SH
ADVOKAT sekaligus HUMAS FP NTT JAKARTA kepada Deteksionline.com di Jakarta,  Selasa (21/2/2017).
Asis mengatakan kita semua dituntut untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menghormati hukum sama dengan kita menghormati diri kita sendiri, orang lain, agama, dan Tuhan yang Berkuasa sebagai landasan utama dan prinsip tertinggi di balik hukum dan keputusan Hakim.
Sejak kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok bergulir dan kini telah memasuki sidang yang ke-11, dengan jelas terlihat bahwa ada sejumlah ormas dan masyarakat mencoba untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan dengan cara gencar melakukan aksi. Baik dari pihak yang kontra Ahok dan pro Ahok, keduanya dengan rutin melakukan aksi di depan lokasi kasus tersebut disidangkan. Namun seperti yang kita saksikan pada hari bersamaan massa Aksi 212 yang mengatasnamankan Forum Umat Islam (FUI) dengan gagahnya mengepung gedung DPR RI di senayan dengan misi yang sama, AHOK harus dihukum dan diberhentikan dari GUBERNUR DKI JAKARTA.
“Cara berbeda namun modusnya sama. Inikah wujud kita menghormati hukum? Inikah wujud kita menghormati agama kita? Inikah wujud kita menghormati Tuhanmu? Walahualam…,” terangnya.
Mengenai aksi 212 (kontra Ahok) yang digelar hari ini, Selasa (21/2/2017) dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada empat fraksi yang menggulirkan hak angket, dan untuk memberikan dorongan kepada fraksi-fraksi lain yang masih ragu-ragu atau kontra terhadap digulirkannya hak angket tersebut. Hal tersebut adalah wajar mengingat DPR-RI adalah tempat masyarakat menyalurkan aspirasi mereka.
” Lihat aksi yang seperti ini (212) maka tidak menutup kemungkinan juga masyarakat yang pro terhadap Ahok untuk melakukan aksi serupa untuk mendukung dibatalkannya hak angket DPR-RI,” cetusnya.
Asis menghimbau kepada masyarakat agar semua pihak bisa menahan diri dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
Dan bagi para elite politik Asis tak lupa menghimbau untuk mencerdaskan masyarakat awam, serta perlunya memberikan pandangan jika Kasus yang menjerat Ahok sebenarnya bisa dijadikan momentum pembelajaran dan sosialisasi hukum bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana aturan dan mekanisme yang benar sesuai yang tercantum di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Para elite diharapkan jangan hanya berdiri pada kepentingan kelompok saja, dan menguak fakta yang mendukung kelompoknya saja, namun harus menguak fakta secara utuh kepada publik agar bisa mencerdaskan masyarakat. Dosa para elite politik akan terkuak ketika gemar bermain di air keruh, memelintir tafsiran hukum demi kepentingan sesaat,” tegas Asis.
UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dijadikan landasan untuk menggulirkan hak angket DPR-RI adalah pasal 83 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam pasal dan ayat-ayat tersebut dituliskan mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tersandung masalah hukum.
Dalam kasus Ahok Asia berpendapat lain, saya merasa ada perbedaan pandangan antara empat fraksi di DPR-RI dengan Mendagri, dan hal serupa juga terjadi di kalangan masyarakat awam yang mengikuti kasus Ahok.
Mendagri berpandangan bahwa akan menunggu keputusan persidangan untuk memberhentikan Ahok, karena menurut pasal 83 ayat 1 mengatur mengenai pemberhentian sementara kepala daerah jika ancaman hukuman dari dakwaannya minimal lima (5) tahun penjara. Dalam kasus Ahok belum jelas pasal berapa yang akan digunakan untuk mendakwa Ahok, apakah KUHP Pasal 156 atau 156a tentang penodaan agama.
Sanksi pidana dari kedua pasal tersebut berbeda: 156 sanksinya kurungan empat (4) tahun penjara sedangkan 156a sanksi paling lama kurungan lima (5) tahun penjara.
“Mendagri menunggu proses persidangan karena ingin memastikn pasal berapa yang akan dikenakan kepada Ahok,” jelas Asis.
DPR-RI meminta Mendagri untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun dalam pasal 83 ayat 5 diatur mengenai pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah, dan pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden. Sementara itu Mendagri hanya memiliki wewenang untuk memberhentikan Bupati atau Walikota dan wakil Bupati atau Walikota.
Jadi, jika keempat fraksi di DPR-RI mendesak Mendagri untuk memberhentikan Ahok, jelas salah ruang. Karena hal itu merupakan wewenang Kepala Negara dalam hal ini Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Aksi yang digelar 212 hari ini tidak boleh mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Biarlah proses hukum tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor hukum yang ada. Karena negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut diatur di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.
“Serva ordinem et ordo servabit te, layanilah aturan maka aturan akan melayani Anda. Tidak boleh ada intervensi di sana,” tutup Asis. (DOL)

 

 676 total views,  1 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *