by

Camkanlah! PAW Legislatif : Senjata Mematikan Hak Politik Anggota Dewan

IMG-20170218-WA0019
Advokat Asis De Ornay.
JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Menurut Asis De Ornay selaku Advokat, Pergantian Antar Waktu (PAW) sering kali dijadikan alat untuk menakut nakuti anggota legislatif yang duduk di DPRD kabupaten/kota, provinsi atau DPR RI.
Oleh partai politik, biasanya oleh pimpinan partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, karena faktor subjektif tertentu seorang anggota legislatif bisa saja dengan mudah di PAW tentunya Dengan dalih udik yaitu tidak loyal terhadap partai. Maka fenomena ini menjadi kesempatan ini anggota legislatif tertentu untuk menggulingkan Anggota legislatif yang lain.
“Saya menilai hal demikian, seperti yang terjadi pada Anggota DPRD  Manggarai Barat NTT saudara Edi Endi yang diputuskan DPP partai Golkar untuk diberhentikan atau PAW.  Padahal proses PAW tidak semudah dan segampang itu, apa lagi dilandasi oleh unsur unsur subjektif, karena landasan hukumnya berdasarkan undang-undang sangat jelas. Menurut beberapa aturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” terang Asis De Ornay kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung untuk menduduki atau menjabat jabatan legislatif dalam satu periode (lima tahun). Namun dalam kenyataannya masih menyita dan menyimpan beberapa persoalan hukum terhadap pejabat legislatif yang menduduki jabatannya setelah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
Persoalan hukum itu, adalah adanya Penggantian Antar Waktu (recalling) bagi anggota legislatif. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pejabat yang masih menduduki jabatannya.
“Anggota DPRD belum selesai waktunya untuk menjabat dalam satu periode, eh sudah diberhentikan oleh partai politik pengusungnya. Apalagi jika PAW ini dilakukan tanpa prosedural yang jelas maka hal ini dapat merugikan Anggota Legislatif tersebut,” jelas Asis.
Asis merincikan secara gamblang bahwa mulai dari Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu. Bertebaran regulasi perihal Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.
Anggota DPRD kabupaten/kota dapat di PAW apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, hal ini disebabkan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama tiga bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun hal ini melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, serta  dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih maka bisa diberikan sanksi PAW.
“Nah apa yang menimpa anggota DPRD Mabar Edi Endi Sangatlah bertentangan dengan UU, maka dengan demikian yang bersangkutan dapat melakukan somasi atau melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar bisa mendapatkan keadilan, bukankah semua warga di Republik ini sama kedudukannya di mata Hukum,” tutup Asis. (Yori)

32 total views, 1 views today

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed