Diberhentikan Secara Sepihak, Edi Endi Siap Gugat Partai Golkar

  • Share
IMG-20170217-WA0070
Tak terima diberhentikan Secara Sepihak Anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) Siap menggugat Partai Golkar. (Ist)
JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM –Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Edi Endi diberhentikan DPP Partai Golkar melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW). Dalam SK tersebut dijelaskan Fidelis Adol ditetapkan sebagai Anggota DPRD Mabar menggantikan Edi Endi.
Terhadap keputusan sepihak ini, Edi Endi menilai keputusan Partai Golkar itu beraroma politis dan telah melakukan keputusan kesewenang-wenangan terhadap kader partai. Edi juga menilai, PAW dirinya sangat janggal dan melanggar janggal aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) partai Golkar.
“Tampak jelas keputusan PAW ini beraroma politis dan partai Golkar telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan melanggar aturan yang tertuang dalam ADRT,” ujar Edi Endi di Labuan Bajo melalui sambungan telepon genggamnya, kepada wartawan, Jumat (17/2/2017).
Melalui kuasa hukumnya Edi Endi telah melayangkan surat Somasi kepada DPP Partai Golkar di Jakarta dan sekaligus menggugat SK PAW tersebut di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada Kamis 16 Februari 2017.
Somasi yang dilayangkan ke DPP Golkar lanjut Edi, telah diterima pihak DPP pada Kamis 16 Februari 2017.
“Saya dan tim kuasa hukum sudah kirim somasi ke DPP Golkar dan pihak DPP telah menerimanya, kita menunggu tanggapan DPP, seperti apa keputusannya,” terang Edi.
Irenesius Surya selaku kuasa hukum Edi Endi menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), juga ADRT Partai Golkar, sudah mengatur secara jelas dan terang benderang ketentuan soal PAW.
Alasan PAW terhadap kliennya sangat tidak berdasar dan penuh dengan aroma politik kepentingan. PAW ini juga dinilai sebagai bentuk kesewenangan partai terhadap hak konstitusional Anggota DPRD yang mendapat amanat rakyat.
“PAW ini telah melanggar aturan dan melanggar hak konstitusional pak Edi Endi sebagai wakil rakyat, makanya kami melakukan perlawanan terhadap kesewenangan ini,” tegas Iren.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (API) Maksimus Ramses Lalongkoe saat dihubungi wartawan mengatakan, partai politik seharusnya melakukan PAW dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk soal aturan-aturan terkait, sehingga PAW itu tidak melanggar aturan dan hak konstitusi anggota dewan.
“Terkait PAW terhadap pak Edi, saya katakan bahwa pihak dari Partai (Golkar) harus mempertimbangkan aspek-aspek termasuk soal aturan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” terang Ramses.
Secara internal partai politik punya aturan main sendiri, namun demikian pihak partai tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemberhentian terhadap anggota DPRD yang subtansi pemberhentiannya tidak subtansial apalagi kalau itu dilakukan karena rasa ketidaksukaan.
“Sebagai salah satu partai besar, Golkar harus bisa menghormati aturan yang berlaku. Jika melakukan pemberhentian karena faktor tidak suka, itu sangat tidak elok,” jelas Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta ini. (Dol)

 340 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *