Kapolda Bentuk Satgas Cegah Money Politics

  • Share
0 (1)
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan saat menyampaikan rilis di hadapan wartawan di Makodam Jaya, Jl.Mayjend Soetoyo, Jakarta Timur. (foto; Ist)

JAKARTA,DETEKSIONLINE.COM – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan akan membentuk tim satuan tugas (satgas) gabungan untuk mencegah adanya politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Satgas ini, kata Iriawan, setelah pihaknya beserta TNI menemukan adanya indikasi politik uang dalam Pilkada.

“Informasi yang kami dapat beserta TNI, bakal akan adanya indikasi money politik. Oleh sebab itu kami sampaikan, bahwa kami tim gabungan telah membentuk tim khusus OTT (Operasi Tangkap Tangan) money politic,” ujar Irjen Pol. M. Iriawan kepada wartawan  di Markas Komando Militer Daerah Jakarta, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017).

Ia pun menjelaskan, politik uang adalah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertenti.

“Undang-undang sudah mengatur semuanya, jadi saya sampaikan dimohon jangan gunakan politik uang,” ucapnya .

Bila nantinya pihaknya menemukan adanya politik uang, ia menegaskan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum baik pemberi, penerima ataupun yang menyuruh.

“Untuk pemberi diancam 36 bulan paling singkat dan paling lama 72 bulan. Pasal 187 UU pilkada. Kemudian penerima juga dapat dihukum dengan ancaman 32 bulan dan laling lama 72 bulan sesuai 187 b UU no 10 tahun 2016 UU pilkada. Bagi yang menyuruh atau turun melakukan juga akan dikenakan pidana, paling singkat 36 bulan, 72 bulan paling lama. Sesuai pasal 55 KUHP jo 187 UU pilkada,” terangnya.

Sekali lagi Iriawan menghimbau untuk  semua tim paslon gubnernur dan wakil gubernur ataupun masyarakat agar dapat mematuhi aturan yang berlaku.

“Hal ini demi terlaksananya Pilkada DKI Jakarta yang LUBER yaitu, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Dan JURDIL yaitu jujur dan adil. Juga tentunya untuk menjaga kamtibmas di Jakarta,” tutupnya. (Yori/Ulis).

 400 total views,  2 views today

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *