Close
jamal yamani
Sekjen ACTA Jamal Yamani, SH

JAKARTA, DETEKSIONLINE.COM:Terkait akan berakhirnya masa cuti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada  11 Februari 2017 nanti, Advokat Cinta Tanah Air(ACTA) menyerukan kepada Mendagri Tjahyo Kumolo harus segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Alasannya sangat jelas bahwa Ahok sudah menyandang status terdakwa dugaan Tindak Pidana Pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun,” tegas Sekjen ACTA Jamal Yamani,SH kepada Deteksionline dan Amunisinews.com, Kamis (9/2).

Terkait masalah tersebut ACTA pun menyampakan somasi terbuka ditujukan kepada Mendagri.

Alasan hukum pemberhentian sementara Ahok, yang dikemukakan antara lain,

pertama, aturan mainnya jelas yaitu Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesiam”

Yang kedua, alasan bahwa Ahok tidak dapat diberhentikan karena dia juga didakwa dengan pasal pidana yang ancamannya di bawah lima tahun sama sekali tidak berdasar.  Meskipun dakwaan bersifat alternatif, tetap saja Ahok adalah terdakwa dugaan Tindak Pidana Pasal 156a KUHP, bisa merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya “ lebih dari “ dan “ kurang dari “ lima tahun. Tepatnya Ahmad Wazir didakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

Dalam kasus tersebut Mendagri dengan tegas memberhentikan sementara begitu Ahmad Wizar bahkan sejak yang bersangkutan masih berstatus tersangka.

Yang Ketiga pemberhentian sementara Ahok juga tidak tergantung berapa berat hukuman yang diterimanya dari Majelis Hakim. Karena istilah yang digunakan dalam UU adalah “terdakwa” jadi yang menjadi ukuran bukan berapa berat hukuman yang ditetapkan, melainkan apakah dia menyandang status terdakwa atau tidak. Begitu dia menyandang status Terdakwa, maka dia harus segera diberhentikan.

“Kami harap Mendagri bisa menjalankan tugasnya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di atas. Jangan ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Ahok. Pengabaian terhadap Somasi Terbuka ini akan menimbulkan konsekwensi dan logis  ditempuhnya langkah-langkah hukum,” tegas Sekjen ACTA

(dra)


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!