Close

wiranto

JAKARTA, DETEKSIONLINE: Menkopolhukam Wiranto diminta mendorong pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Permintanan ini disampaikan oleh Rudy Pamaputera, pemilik PT Mahkota Real Estate (PT MRE) melalui surat kepada Menkopolhukam RI Wiranto. “Saya memohon keadilan pemerintah agar taat kepada putusan pengadilan  dan menyerahkan hak atas tanah rakyat pembayar pajak,” kata Rudi Pamaputera, Rabu (30/11).

Permohannya disampaikan Rudy Pamaputera dalam rangka berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya seluas  seluas 16.600 meter persegi yang terletak di samping sebelah kiri Gedung Arthaloka Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No 2 Jakarta Pusat. Tanah tersebut miliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun hingga kini PT Taspen belum menyerahkannya.

Rudy Pamaputera menyebut dirinya selaku orang yang pertama kali berperkara ( menggugat )  PT. Taspen dan PT. Arthaloka Indonesia, untuk merebut kembali melalui hukum tanahnya  yang dirampas oleh Pemerintah Cq. PT. Taspen tersebut.

“Putusan PK No. 472 PK/PDT/2002  tegas menyatakan tanah milik saya ( PT. Mahkota Real Estate). Dalam usia 80 tahun ini, saya coba membuat surat ini sebagai media saya mengadu kepada Bapak Menteri, bahwa sampai sekarang tanah saya yang dimanfaatkan untuk lahan parkir berbayar entah oleh siapa? Belum bisa saya miliki, sementara  PT. Taspen  atau PT. Arthaloka Indonesia pun, tidak bisa memiliki tanah tersebut, diduga sertipikatnya sudah dibatalkan oleh BPN,” tegas Rudy Pamaputera dalam surat tertangal  Jakarta, 29 November 2016.

Surat Nomor  010/MRE/XI/2016 itu ditembuskan pula kepada Presiden RI,  Ketua Mahkamah Agung RI,  Menkeu RI, Meneg BUMN,  Menteri ATR/BPN RI, . Kepala BIN,  Panglima TNI,  Kapolri, . Komisioner KPK dan . Wilmar Rizal  Sitorus,  S.H., M.H. ( kuasa hukum Rudy Pamaputera)

Rudy menyatakan tanah tersebut tidak akan pernah dapat dimiliki oleh siapa pun, kecuali dengan cara melawan hukum. “ Dengan hormat saya memohon kepada Bapak Menteri, berkenan memberikan perhatian untuk dapat menyelesaikan permasalah ini dengan cara dan kebijaksanaan serta wewenang yang Bapak miliki. Dengan harapan sebelum saya mati, saya masih sempat melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian,” kata Rudy Pamaputera.

Sebelum membuat surat kepada Menkopolhukam, Rudy Pamaputera juga sudah membuat surat terbuka kepada  Presiden RI tanggal 7 September 2015 dan mendapat tanggapan dari M Sapta Murti,  Deputi Bidang Hukum Kementrian Sekretariat Negara yang meminta Kementrian BUMN untuk penanganan lebih lanjut.

Pada tahun 2004 lalu sebenarnya juga sudah ada Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 018/2003, tanggal 30 Nopember 2004 jo. Berita Acara eksekusi pengosongan No. 018/2003, tertanggal 15 Desember 2004  Namun, PT Arthaloka tetap menyatakan seluruh aset perusahaan adalah milik negara yang tak bisa disita. Petugas dari PN Jakpus dihalangi untuk memasuki lokasi.

Hasil Parkir Puluhan Miliar

Seorang karyawan parkir di lahan Arthaloka mengakui bila perusahannya menyewa lahan kepada PT Arthaloka. “Soal tanah ini masih sengketa kami tak tahu,” kata karyawan tersebut, yang mengakui pula selain untuk parkir lahan juga terkadang disewakan untuk event-event tertentu. Bahkan ada sekitar 50 warung tempat berjualan di lokasi tersebut, yang juga menyewa lahan.

Informasi di lokasi menyebut biaya parkir antara lain untuk sepeda motor Rp 2.000 perjam dan kendaraan roda empat Rp 4.000. Jika dalam sehari diprediksi untuk jenis sepeda motor kurang lebih 300 unit, sedangkan mobil 750 unit,  hasil pendapatan jika rata-rata perhari dihitung lima jam maka 300 kali Rp2000 = Rp 600.000. Jika lama sewa parkir rata-rata 5 jam maka angkanya menjadi Rp3.000.000. Dalam sebulan Rp 3.000.000 X 25 hari = Rp 75.000.000. Jika dihitung setahun angkanya menjadi Rp 75.000.000 X 12 =Rp900.000.000.

Nah, katakanlah, lahan tersebut disewakan sudah lebih dari lima tahun, dapat dibayangkan angkanya yang mencapai Rp 900.000.000 X 5 tahun Rp 4.500.000.000. Ini baru dari kendaraan roda dua.

Untuk kendaraan roda empat, rata-rata 750 mobil perhari, maka dalam sehari pendapatan mencapai 750 unit kendaraan X Rp 4000 = Rp 3.000.000, rata –rata lima jam menjadi Rp 15.000.000. Dalam sebulan Rp 15.000.000 X 25 hari =Rp 375.000.000. Dalam sebulan Rp 375.000.000 X 12 bulan = Rp4,5 miliar. Jika dihitung dalam waktu lima tahun Rp 4,5 M x 5 tahun = Rp 22, 5 miliar.

Berarti pendapatan untuk parkir kendaraan toda dua dan roda empat dalam waktu lima tahun terakhir menjadi Rp 4,5 miliar + Rp 22,5 miliar menjadi Rp 27 miliar. (tim)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up
Share this product!